Ratusan pelajar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan serius setelah mengonsumsi makanan yang didistribusikan dalam program tersebut.
Salah satu korban adalah seorang siswa berinisial FP, usia 16 tahun, yang mengalami kejang-kejang dan harus mendapat perawatan medis.
Kasus ini memicu desakan agar perbaikan menyeluruh dilakukan pada tata kelola keamanan pangan dalam program MBG.
Shohibul Anshor Siregar, pengamat kebijakan publik, menekankan bahwa masalah ini bukan sekadar kelalaian teknis pengolahan makanan.
Menurutnya, insiden tersebut mengungkapkan kegagalan koordinasi antar-institusi dan hambatan birokrasi lintas sektor yang berpotensi mengancam keselamatan publik.
Shohibul menegaskan pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab dalam aspek kesehatan masyarakat, termasuk pengawasan keamanan pangan, meskipun MBG merupakan program strategis pemerintah pusat.
Ia meminta Dinas Kesehatan Sumatera Utara dan pemerintah daerah tidak menunda tindakan hanya karena persoalan kewenangan.
Shohibul juga menyoroti keberadaan dapur penyedia MBG yang terkait dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan menilai struktur kelembagaan tidak boleh menghalangi langkah pengamanan saat ada indikasi pangan bermasalah.
Dia mendesak agar pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dilakukan dan hasilnya dipublikasikan secara transparan kepada publik.
Shohibul menyatakan masyarakat berhak mengetahui apakah penyebab kejadian tersebut adalah kontaminasi bakteri, toksin seperti histamin akibat terganggunya rantai dingin, atau faktor lain yang terkonfirmasi secara ilmiah.
Selain itu, Shohibul meminta perhatian jangka panjang terhadap pemulihan siswa yang terdampak jika pemeriksaan medis menunjukkan adanya dampak lanjutan.
Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan keamanan pangan sebelum distribusi makanan dalam skala besar dan menegaskan pengawasan tidak boleh dilakukan setelah korban muncul.
Menurutnya, seluruh tahapan mulai pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi harus memenuhi standar keamanan pangan yang ketat.
Shohibul menilai langkah Badan Gizi Nasional yang menutup permanen dapur bermasalah di Karo dan mencopot penanggung jawabnya perlu diikuti evaluasi sistemik, bukan hanya penjatuhan sanksi terhadap individu.
Evaluasi, kata dia, harus mencakup mekanisme penerimaan bahan pangan, pemeliharaan rantai dingin, prosedur pemeriksaan, pengujian makanan sebelum dibagikan, serta penentuan tanggung jawab saat terjadi insiden.
Ia mengingatkan bahwa dalam program pemerintah semacam MBG, tanggung jawab tidak boleh dipindah-pindahkan; negara harus hadir memastikan perlindungan bagi anak-anak penerima manfaat.
Shohibul juga mengimbau agar instansi pengawas dan pemerintah daerah proaktif menutup atau menghentikan operasional fasilitas yang tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
Permintaan transparansi, tindakan cepat, dan perbaikan sistem diarahkan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG serta memastikan keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas.







