Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh menyampaikan laporan perkembangan realisasi penggunaan Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026.
Data yang dirilis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 7 September 2026 menjadi dasar laporan tersebut.
Secara kumulatif, realisasi untuk Provinsi Aceh dan 23 kabupaten/kota mencapai 4,75 persen atau Rp86,56 miliar dari total pagu sebesar Rp1,82 triliun.
Sementara itu, realisasi yang tercatat untuk Pemerintah Provinsi Aceh hanya 2,24 persen yakni Rp18,49 miliar dari pagu Rp824,82 miliar.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, memuji capaian Kabupaten Aceh Tenggara sebagai yang tertinggi dengan realisasi 33,64 persen.
Safrizal menilai keberhasilan Aceh Tenggara mencerminkan percepatan penyelesaian tahapan kontraktual dan dia menyebut kabupaten tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain pada Selasa (8/9).
Daerah lain yang menunjukkan progres positif antara lain Gayo Lues sebesar 18,97 persen, Pidie 14,78 persen, dan Kota Banda Aceh 14,24 persen.
Di sisi berlawanan, sejumlah kabupaten/kota masih melaporkan realisasi nol persen; daftar ini mencakup Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, serta Simeulue.
Bireuen dan Pidie Jaya tidak dimasukkan dalam skema TKD Tambahan karena alokasi TKD 2026 untuk kedua daerah tersebut sudah lebih tinggi dibanding 2025 sejak sebelum penyesuaian.
Akibat kondisi itu, kedua daerah tersebut tidak memerlukan tambahan alokasi melalui KMK No. 59/2026.
Safrizal menegaskan pihaknya siap memberikan pendampingan intensif kepada daerah-daerah yang masih dalam proses administrasi dan lelang.
Menurutnya, banyak daerah masih berada pada tahap awal kontraktual dan proses lelang sehingga nilai itu belum tercermin sebagai realisasi anggaran.
Beberapa daerah yang sudah mulai merealisasikan namun masih di bawah rata-rata provinsi meliputi Sabang 0,44 persen, Aceh Timur 0,17 persen, Lhokseumawe 2,58 persen, Nagan Raya 2,58 persen, Aceh Tamiang 3,58 persen, serta Langsa 8,98 persen.
Poskowil Satgas PRR Aceh juga mempertimbangkan untuk menyelenggarakan pertemuan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat proses realisasi.
Rencana itu dimaksudkan untuk mempercepat komunikasi, menyamakan strategi, dan mencari solusi atas hambatan administratif di lapangan.
Dengan kombinasi pendampingan teknis dan koordinasi lintas pemerintahan, Posko berharap capaian daerah lain dapat menyusul Aceh Tenggara dan Gayo Lues sebelum akhir triwulan ini.
Penyesuaian alokasi TKD Tahun Anggaran 2026 sempat dilakukan melalui KMK No. 59/2026 untuk 14 daerah yang sebelumnya mengalami penurunan alokasi dibanding 2025.
Daerah yang menerima penyesuaian tersebut adalah Provinsi Aceh, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Gayo Lues, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, dan Kota Subulussalam.
Secara khusus, Provinsi Aceh yang semula turun Rp810,6 miliar dibanding tahun sebelumnya memperoleh penyesuaian Rp824,8 miliar sehingga alokasinya meningkat menjadi Rp6,99 triliun.
Peningkatan ini menghasilkan selisih positif sebesar Rp14,2 miliar jika dibandingkan dengan alokasi 2025.
Dengan penyesuaian tersebut, provinsi dan 23 kabupaten-kota di Aceh mencatat kenaikan alokasi TKD 2026 dibanding 2025, yang diharapkan dapat mendukung percepatan realisasi di lapangan.







