Pemerintah Kota Pematangsiantar segera mengambil langkah tanggap pasca kebakaran di Pasar Dwikora, Kel. Sukadame, Kec. Siantar Utara yang terjadi Kamis (18/6) dinihari lalu.
Insiden tersebut menghanguskan 311 kios, sementara jumlah kios yang terdata aktif adalah 276 kios.
Wali Kota Wesly Silalahi bersama Sekda Junaedi Antonius Sitanggang dan jajaran pemerintahan kota meninjau langsung lokasi kejadian.
Dalam kunjungan itu, Pemko menginstruksikan Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) dan perangkat daerah terkait untuk segera menangani kebutuhan pedagang terdampak.
Direktur Utama PDPHJ, Bolmen Silalahi, menyampaikan dalam keterangan tertulis Senin (6/7) bahwa Wali Kota telah menyerahkan bantuan simbolis kepada 41 pedagang korban kebakaran.
Penyaluran bantuan simbolis dilakukan di Kantor Camat Siantar Utara, Jl. Patuan Anggi, Kel. Sukadame, dan bantuan lanjutan dapat dicairkan melalui rekening Bank Sumut.
PDPHJ melaporkan sosialisasi dan pemberian bantuan tahap pertama telah selesai dilaksanakan.
Tahap kedua dan ketiga dari program bantuan tersebut saat ini masih dalam proses pelaksanaan.
Sebagai tempat relokasi sementara, Pemko melalui PDPHJ menyiapkan 141 kios, yang terdiri dari 87 kios di dalam tampomas (balairung) dan 54 kios di area Pasar Dwikora.
Jika jumlah itu belum mencukupi, tersedia tambahan 85 kios di Balairung Rajawali yang dapat dipakai sementara oleh pedagang korban kebakaran.
Pihak kecamatan bersama PDPHJ juga menata pedagang kaki lima di Jl. Mufakat dengan memasang barrier dan membersihkan selokan agar arus lalu lintas, termasuk mobil truk dan alat berat, dapat melintas lancar.
Setelah police line dibuka pada 24 Juni 2026, Pemko menurunkan alat berat untuk merobohkan bangunan yang tidak layak serta membersihkan puing-puing di lokasi kebakaran.
Pengerjaan di lokasi juga mencakup pembuatan drainase utama dan drainase tambahan sebagai bagian dari perbaikan.
Pemko berencana membangun kembali atap balairung, lantai kios, lantai jalan, serta fasilitas umum seperti drainase, instalasi listrik, dan aliran air oleh Perumda Air Minum Tirtauli.
Pemerintah kota juga akan memasang CCTV, menyediakan APAR, dan memperbaiki penerangan di area pasar.
PDPHJ menetapkan ketentuan bahwa dinding-dinding kios akan dibuat sendiri oleh para pedagang sesuai standar yang ditentukan.
Ukuran dan letak kios yang disediakan tidak mengalami perubahan dari sebelumnya.
Bolmen menekankan perlunya langkah mitigasi risiko, karena saat kebakaran berlangsung peralatan pemadam api (APAR) dinilai tidak memadai untuk menanggulangi kejadian tersebut.
PDPHJ diarahkan meningkatkan ketersediaan peralatan pemadam serta memperkuat penanganan drainase dan atap yang rawan kebakaran di Pasar Dwikora dan Pasar Horas.







