Pemerintah masih berunding soal penetapan harga untuk ekspor listrik hijau ke Singapura, demikian disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Pembicaraan harga itu menjadi aspek krusial dalam kelanjutan kerja sama energi strategis kedua negara.
Isu tersebut dikemukakan saat kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, ke Indonesia.
Pertemuan kenegaraan dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.
Pada pertemuan bilateral itu, Indonesia dan Singapura menandatangani 26 kesepakatan kerja sama.
Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi energi, perdagangan, investasi, konektivitas, hingga bidang pertahanan.
Dari total 26 kesepakatan, 18 bersifat antarpemerintah yang melibatkan lembaga resmi kedua negara.
Delapan kesepakatan lainnya dibentuk oleh pelaku usaha dari kedua negara.
Bahlil menjelaskan pembahasan ekspor listrik merupakan tindak lanjut dari memorandum saling pengertian yang ditandatangani sejak tahun lalu.
“Tadi kita membahas menyangkut dengan listrik, dari satu tahun lalu kan kita sudah melakukan penandatanganan MoU, ada tiga MoU kita. Satu adalah ekspor listrik ke Singapura, listrik hijau, kedua kawasan industri hijau, dan yang ketiga adalah untuk carbon capture storage atau CCS-nya,”
kata Bahlil usai pertemuan tersebut di Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.
Seluruh agenda energi dirancang sebagai satu kesatuan kerja sama jangka panjang yang diharapkan mendukung pengembangan ekonomi hijau di kawasan regional.
Proses negosiasi belum mencapai kesepakatan akhir karena penetapan harga masih dibahas; menurut regulasi Indonesia, kewenangan menentukan harga ekspor berada pada pemerintah pusat.
“Kita masih menegosiasikan harga, regulasi kita memang menempatkan harga itu di pemerintah, kita ingin ada win-win, saling menguntungkan. Kerjasama itu harus saling menguntungkan kedua pihak, tinggal di titik itu saja dan saya pikir sebentar lagi akan ada titik temu,”
ucapnya.
Pemerintah menilai kesepakatan harga yang adil diperlukan untuk menjaga manfaat ekonomi bagi Indonesia dan menegaskan bahwa penyelesaian negosiasi akan menentukan percepatan implementasi perdagangan listrik lintas batas.







