Pemerintah Kota Pematangsiantar menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diduga terlibat judi online.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Junaedi Antonius Sitanggang di ruang serbaguna Pemko, Kamis (27/8).
Berdasarkan laporan PPATK, tercatat 1.885 KPM di Pematangsiantar yang terindikasi keterkaitan dengan aktivitas judi daring.
Para KPM tersebut menerima bantuan dari berbagai program pemerintah, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta bantuan sosial lainnya.
Kementerian Sosial meminta pemerintah daerah melakukan identifikasi dan verifikasi faktual atas daftar yang disampaikan PPATK.
Proses pemutakhiran data diminta dilaksanakan di tingkat kelurahan masing-masing untuk memastikan akurasi informasi.
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) diperintahkan menata alur verifikasi agar tidak terjadi tumpang tindih antarinstansi.
Penekanan juga diberikan agar proses verifikasi berlangsung transparan dan akuntabel.
Dari Kemensos, narasumber Rudi Hartono menegaskan perlunya klarifikasi terhadap KPM yang terindikasi sekaligus tercatat memiliki pekerjaan tidak layak.
Rudi memberi contoh bahwa seorang lansia dapat tercatat terindikasi, padahal pihak yang terlibat adalah anaknya yang berdomisili di Batam; oleh karena itu harus ada kesempatan untuk mengklarifikasi atau menyanggah data.
Rudi memaparkan rekapitulasi indikasi per kecamatan: Siantar Barat 195 KPM; Siantar Marihat 185 KPM; Siantar Marimbun 108 KPM; Siantar Martoba 549 KPM; Siantar Selatan 122 KPM; Siantar Sitalasari 175 KPM; Siantar Timur 242 KPM; dan Siantar Utara 309 KPM.
Kepala DSP3A Agustina Bulan Lasma Sihombing menyampaikan rapat bertujuan memperoleh koordinasi terkait temuan PPATK serta membahas tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Pada kesempatan sama disosialisasikan persiapan Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital, sebuah sistem terpadu berbasis digital untuk membuat penyaluran Bansos seperti PKH dan BPNT lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.
Hadir dalam pertemuan antara lain Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sudarsono DT Sipayung, OPD terkait, para lurah, pendamping PKH, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).







