BPOM memperkuat upaya pendampingan bagi pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku UMKM untuk memudahkan pemenuhan persyaratan usaha serta meningkatkan daya saing produk nasional.
Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar pada acara Musyawarah Nasional VI APKLI-P, Selasa (25/8/2026).
Acara tersebut mengangkat tema ‘Gerakan Pasar Rakyat, Revitalisasi dan Integrasi PKL-UMKM Mengawal Pertumbuhan Ekonomi Nasional 8%’.
Taruna menegaskan bahwa pasar rakyat, PKL, dan UMKM memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja dan penggerak ekonomi lokal.
Ia mengutip data Kementerian Perdagangan dan Kementerian UMKM yang mencatat 17.453 pasar pada 2024 dan 30,19 juta UMKM pada tahun 2025.
Menurut Taruna, fungsi utama BPOM adalah melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk yang beredar.
Namun, BPOM juga berperan memfasilitasi kemudahan praktik berusaha yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemenuhan cara produksi atau pembuatan produk yang baik secara bertahap untuk membantu UMKM mencapai standar tanpa menurunkan persyaratan.
Sejak 2022, BPOM memberikan pendampingan kepada 4.165 UMKM pangan olahan, 1.165 UMKM OBA, dan 1.025 UMKM kosmetik.
Selain itu, BPOM memberikan keringanan bagi produsen dalam negeri berskala usaha mikro dan kecil (UMK) berupa penggratisan biaya registrasi produk.
Taruna menyampaikan kebijakan tersebut dengan singkat: “Menjadi Rp0”.
Ia mengakui kendala yang sering dihadapi UMKM terkait keterbatasan kapasitas untuk memenuhi standar produksi dan persyaratan izin edar.
BPOM menegaskan tidak dapat menurunkan standar, tetapi akan memberikan bantuan agar pelaku usaha mampu memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
Izin edar disebut sebagai bukti bahwa produk UMKM memenuhi persyaratan keamanan dan mutu serta dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.
Produk berizin edar BPOM dinilai memiliki posisi tawar lebih kuat untuk memasuki pasar modern dan peluang ekspor.
Ketua Umum APKLI-P Ali Mahsun Atmo mengapresiasi komitmen BPOM dalam memberikan pendampingan kepada UMKM anggota organisasi.
Ali Mahsun menilai kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha penting untuk memanfaatkan momentum bonus demografi dan mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju.







