Upaya perubahan fungsi 6 hektare lahan persawahan di Jalan Jaya, Dusun II, Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang memasuki tahap baru setelah lokasi disegel oleh Satpol PP.
Di sekitar lokasi kini beredar dokumen perizinan yang diduga palsu terkait rencana pembangunan kandang ayam.
Satu dokumen bertuliskan “Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Tanda Daftar Gudang PB UMKU: 912030077361900060001” dan disebut ditandatangani secara elektronik atas nama Bupati Deliserdang serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deliserdang.
Dokumen lain memakai kop Pemkab Deliserdang dari DPMPTSP yang berisi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atas nama pemohon berinisial DI.
Nilai retribusi yang tercantum pada surat tersebut adalah Rp22.897.730.
Surat itu bertanggal 18 Desember 2025 dan pada salinan yang beredar tercantum tanda tangan atas nama Drs. Salikin Tarigan selaku Kepala UPT PUPR dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deliserdang.
Kepala DPMPTSP Deliserdang, A. Fitriyan Syukri S.STP M.Si, menegaskan kedua dokumen bukan keluaran resmi instansinya dan tidak tercatat di sistem perizinan.
Syukri juga menyatakan nama Drs. Salikin Tarigan bukanlah pejabat di lingkungan Pemkab Deliserdang, serta jabatan UPT PUPR dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti tercantum dalam surat tersebut tidak ada keberadaannya.
Pemkab berencana menempuh jalur hukum terhadap dugaan pemalsuan ini dan akan melaporkannya ke Polresta Deli Serdang.
Pemohon atau pemilik tanah berinisial DI sebelumnya sudah melapor ke Polresta Deliserdang pada Minggu, 2 Agustus 2026, terkait dugaan penipuan pengurusan izin dengan terlapor berinisial AA.
Menurut penjelasan DPMPTSP, proses hukum akan berjalan beriringan dengan pemeriksaan DI oleh Satpol PP untuk memastikan sumber dokumen dan pihak yang bertanggung jawab.
Pejabat DPMPTSP menekankan perlunya berita acara pemeriksaan (BAP) DI di Satpol PP sebagai dasar pelaporan resmi, agar jelas apakah hanya DI yang harus diproses atau ada pihak lain yang terlibat.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena indikasi pemalsuan dokumen negara dan kop Pemkab yang dimanfaatkan untuk mencoba mengalihkan fungsi lahan pertanian produktif.







