Sejumlah lembaga pemerintah menandatangani perjanjian kerja sama untuk memperkuat ekosistem jaminan sosial dan mencegah penurunan desil kesejahteraan akibat sakit.
Kegiatan penandatanganan tersebut diselenggarakan di Ballroom Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, pada hari Senin, 3 Agustus 2026.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menekankan bahwa keberlanjutan jaminan kesehatan bergantung pada sistem yang terintegrasi dan kebijakan berbasis data akurat.
Menurut Prihati, layanan JKN kini beroperasi sebagai sebuah ekosistem yang memerlukan koordinasi antarpemangku kepentingan untuk menjaga mutu penyelenggaraan.
Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Sonny Harry Budiutomo, memaparkan indikator kesehatan nasional yang menunjukkan korelasi antara tingkat kesakitan dan kerentanan terhadap kemiskinan.
Sonny menyoroti “morbidity rate” yang hampir mencapai 13 persen, berarti sekitar 13 dari 100 penduduk Indonesia mengalami sakit setiap bulan sehingga aktivitas terganggu.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menegaskan perlunya pengawasan atas pembiayaan daerah agar alokasi iuran jaminan kesehatan memadai.
Agus merujuk sejumlah regulasi, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu Permendagri Nomor 70 Tahun 2020.
Ia juga menyebutkan kewajiban daerah dalam penyusunan APBD untuk menganggarkan BPJS Kesehatan serta terbitnya berbagai surat edaran dan kebijakan terkait pemenuhan kewajiban tersebut.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Mukhtarudin, menyatakan perlindungan kesehatan bagi pekerja migran perlu diperluas hingga mencakup anggota keluarga calon pekerja di daerah asal.
Menurut Mukhtarudin, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja pekerja migran penting mengingat kontribusi mereka bagi ekonomi keluarga dan nasional.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menjelaskan upaya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan iuran JKN sampai kepada penerima yang tepat.
Agus Jabo menyebutkan bahwa saat ini terdapat kurang lebih 96,8 juta penerima PBI JKN, sehingga sinkronisasi data antarlembaga dinilai krusial.
Pemadanan data kepesertaan yang lebih presisi diharapkan dapat mengurangi kesalahan penyaluran bantuan sosial dari kas negara.
Integrasi sistem antar-instansi juga bertujuan memberikan kepastian hukum dan menjamin layanan medis yang setara bagi seluruh masyarakat.







