Pemerintah Kabupaten Deliserdang melalui Satuan Polisi Pamong Praja mengirimkan surat pemberitahuan terkait rencana penyegelan dan pengosongan barang di ruko sekitar Delimas Plaza Lubuk Pakam.
Surat pemberitahuan tahap ke-lima tersebut diterima para pedagang pada Senin 20 Juli 2026 dan mengatur pelaksanaan pengosongan pada Rabu 22 Juli 2026.
Para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Ruko Delimas menyatakan menolak langkah tersebut dan memilih bertahan di lokasi.
Kuasa Hukum paguyuban, Mardi Sijabat SH, menyatakan penolakan resmi terhadap upaya penyegelan dan pengosongan yang dilakukan Pemkab Deliserdang.
Ia menegaskan jika Pemkab tetap memaksa, mereka akan melapor ke kepolisian dan siap mengerahkan sekitar 1.000 orang sebagai bentuk perlawanan untuk mempertahankan mata pencaharian.
Mardi menjelaskan bahwa para pedagang adalah pemegang atau bekas pemegang Hak Guna Bangunan yang memperoleh ruko melalui hubungan hukum resmi antara Pemkab Deliserdang dan PT Delimas Suryakannaka.
Untuk menuntut hak-hak tersebut, mereka telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2026/PN Lbp.
Gugatan itu menuntut agar tergugat I (Pemkab Deliserdang) memberikan rekomendasi dan perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan selama 20 tahun dan 30 tahun sesuai PP Nomor 18 Tahun 2021 atas 45 ruko milik para penggugat.
Mardi juga merujuk pada ketentuan Pasal 37 (1) yang menyatakan bahwa jangka waktu Hak Guna Bangunan di atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 3O (tiga puluh) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
Menurutnya, upaya dialog berulang kali dengan Pemkab telah dilakukan namun belum menghasilkan titik temu.
Sementara itu Kadis Perindustrian dan Perdagangan Deliserdang, Hesron Girsang, mengakui ruko tersebut adalah aset milik Pemkab Deliserdang.
Hesron mengatakan Pemkab telah melakukan pendekatan persuasif agar pedagang mau membayar sewa; sekitar 33 pedagang disebut belum memenuhi kewajiban, sedangkan yang lain kooperatif dan sudah melakukan pembayaran.
Dia menambahkan Pemkab memperbolehkan dua skema, yakni sewa maupun HGB, dan menyebut Bank Mestika yang melanjutkan pengurusan HGB.
Hesron menegaskan pihaknya tidak membolehkan penguasaan barang milik daerah yang melanggar aturan dan menyatakan pihaknya tetap membuka komunikasi sampai besok pagi.
Jenggala







