Lasarus, Ketua Komisi V DPR RI, meminta Kementerian Perhubungan mengalihkan sebagian anggaran pembangunan Bandara Wanam di Merauke untuk diprioritaskan pada perbaikan bandara yang sudah beroperasi.
Ia beralasan bahwa perawatan infrastruktur penerbangan saat ini lebih mendesak demi menjamin keselamatan penumpang dan penerbangan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Perhubungan, dikutip Senin (20/7/2026).
Lasarus menilai proyek strategis seperti PSN Wanam memerlukan waktu pengerjaan multiyears sehingga alokasi anggarannya pada tahun berjalan bisa dikurangi sementara untuk menutup kebutuhan mendesak lainnya.
Ia menegaskan agar aspek keselamatan menjadi prioritas utama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam penyusunan dan pemanfaatan anggaran.
Permintaan alokasi ulang anggaran juga ditujukan untuk seluruh Bandara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan yang masih aktif melayani penerbangan komersial dan perintis.
Salah satu contoh yang disoroti adalah kondisi landasan pacu Bandara Sintang yang membutuhkan pelapisan ulang secara menyeluruh meski telah mendapat perbaikan sebagian.
Selain itu, Lasarus mendorong perluasan apron Bandara Singkawang agar mampu menampung hingga tiga pesawat menyusul peningkatan frekuensi penerbangan jet.
Dalam penjelasannya, ia menyatakan lebih baik mengurangi alokasi besar untuk proyek baru pada tahun ini dan mengalihkan sebagian dana untuk kebutuhan pemeliharaan kecil namun mendesak.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, merinci pagu indikatif Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2027 sebesar Rp5,29 triliun.
Dari jumlah tersebut, belanja modal infrastruktur konektivitas yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dialokasikan sebesar Rp799,8 miliar untuk beberapa bandara termasuk Bandara Wanam, Mopah, Nop Goliath, Babo, Gorontalo, Tampa Padang, Naha, dan Betoambari.
Secara khusus, pembangunan Bandara Wanam dan Bandara Mopah memperoleh alokasi sebesar Rp471,7 miliar sebagai bagian dari dukungan terhadap kawasan sentra produksi pangan sesuai Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
Di sisi operasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara masih menghadapi keterbatasan anggaran untuk mendukung pembayaran gaji PPPK, aparatur sipil negara baru, serta kebutuhan operasional perkantoran.
Selain itu, bidang keselamatan masih memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp2,93 triliun untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, rehabilitasi bandar udara, rekondisi kendaraan PKP-PK, alat bantu visual penerbangan, pembangkit listrik tenaga surya, peralatan keamanan penerbangan, dan fasilitas pelayanan darurat.







