Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PB ISMI) menginisiasi The 1st International Conference on the Strait of Malacca (ICSM 2026) sebagai forum internasional yang membahas masa depan Selat Malaka dari sisi regulasi maritim, ekonomi biru, dan perlindungan masyarakat adat pesisir dan laut.
Konferensi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 22–24 September 2026 di Batam, Kepulauan Riau, bertepatan dengan peringatan Hari Maritim Nasional.
Tema resmi acara ialah “Assessing the Future of the Strait of Malacca: IMO Global Regulations, Blue Economy, and the Existence of Marine and Coastal Indigenous Peoples.”
Pemberitahuan pelaksanaan disampaikan pada konferensi pers oleh Ketua Harian PB ISMI Prof. Ilmi Abdullah.
Hadir mendampingi Prof. Ilmi adalah Sekretaris Jenderal PB ISMI Yanhar Jamaluddin, Bendahara Umum Wardayani, serta Chairman ICSM 2026 sekaligus Sekretaris Departemen Seni Budaya PB ISMI Tengku Ryo Rizqan.
Kegiatan pengumuman berlangsung di Sekretariat PB ISMI, Jalan Pepaya No. 24-26, Kelurahan Silalas, Medan, pada Rabu (24/6).
Prof. Ilmi menekankan bahwa Selat Malaka sering dipersepsikan semata sebagai jalur perdagangan internasional padahal juga merupakan ruang hidup dan budaya bagi komunitas pesisir.
Pengelolaan perairan ini tidak lepas dari instrumen internasional seperti konvensi MARPOL dan SOLAS yang dikeluarkan International Maritime Organization (IMO).
Sementara itu, dorongan terhadap ekonomi biru bertujuan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan namun berpotensi menimbulkan tekanan terhadap kelangsungan hidup komunitas tradisional.
Kelompok seperti Orang Laut dan komunitas bahari tradisional menjadi perhatian khusus terkait dampak pembangunan dan regulasi yang ditetapkan di kawasan tersebut.
ICSM 2026 dirancang sebagai ruang multipihak untuk menyinergikan kepentingan regulasi global, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat maritim.
PB ISMI, sebagai kumpulan intelektual Melayu, ingin membahas isu kemaritiman sekaligus aspek lingkungan, sosial budaya, politik, dan keagamaan yang berkaitan.
Panitia menargetkan keluarnya gagasan yang dapat dijadikan rujukan kebijakan di tingkat nasional maupun internasional.
Chairman ICSM 2026 Tengku Ryo Rizqan menyatakan rekomendasi konferensi akan disusun untuk disampaikan kepada pemerintah Indonesia dan lembaga internasional.
Salah satu momentum yang menjadi target pengiriman rekomendasi adalah peringatan Hari Maritim Dunia yang akan digelar IMO di Busan, Korea Selatan, pada Oktober 2026.
Panitia menilai provinsi-provinsi pesisir di Indonesia—Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau—sering kurang dilibatkan dalam perumusan kebijakan strategis terkait Selat Malaka.
Keempat provinsi tersebut dinilai memiliki peran penting dalam aspek kedaulatan, keamanan, ekologi, diplomasi perbatasan, serta pelestarian budaya Melayu pesisir.
ICSM 2026 membuka undangan bagi akademisi dan peneliti lintas disiplin, termasuk hukum laut, kebijakan publik, pemerintahan, perdagangan internasional, studi lingkungan, dan kajian sosial budaya maritim.
Sampai saat ini beberapa pemakalah dari Turki dan Malaysia telah mendaftar, dan panitia masih menunggu partisipasi dari akademisi Singapura, Thailand, Amerika Serikat, dan Australia.
Konferensi ini juga dimaknai sebagai upaya menghidupkan kembali semangat maritim Indonesia yang pernah disuarakan Presiden Soekarno pada pembukaan Musyawarah Nasional Maritim I pada 23 September 1963.
ICSM 2026 disusun melalui tiga agenda utama: Call for Papers, Scientific and Academic Conference, serta Prosiding Ilmiah Internasional yang akan memuat artikel terpilih ber-ISBN/ISSN dan dilengkapi DOI.
Selain diseminasi ilmu, hasil kegiatan ditargetkan berupa policy brief yang menyelaraskan regulasi maritim internasional, pengembangan ekonomi biru, serta perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas maritim tradisional.
Peserta yang diharapkan hadir meliputi pemakalah, akademisi, peneliti internasional, organisasi lingkungan, tokoh adat maritim, serta pembuat kebijakan di sektor kelautan dan transportasi.
Melalui konferensi ini PB ISMI berharap perspektif Selat Malaka berubah dari sekadar koridor perdagangan menjadi ruang kehidupan yang dikelola secara berkelanjutan dan berkeadilan untuk masyarakat pesisir.







