Anggota Komisi III DPR RI, Agung Widyantoro, menilai penambahan layer tarif cukai hasil tembakau (CHT) golongan 3 sebagai strategi untuk menarik rokok ilegal ke dalam sistem resmi perlu dikaji ulang secara ketat.
Ia mengingatkan bahwa rancangan kebijakan semacam itu berisiko melemahkan penegakan hukum jika tidak dirancang dengan hati-hati.
Menurut Agung, pemerintah wajib menempatkan penegakan hukum dan perlindungan penerimaan negara sebagai prioritas dalam setiap perubahan fiskal, termasuk penyusunan struktur maupun tarif cukai.
Ia menegaskan bahwa persoalan utama saat ini bukan hanya struktur tarif, melainkan maraknya praktik produksi dan distribusi rokok ilegal yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara.
Praktik ilegal itu, kata Agung, juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku industri yang mematuhi ketentuan.
Agung meminta pemerintah berhati-hati agar kebijakan baru tidak menimbulkan kesan bahwa regulasi dimutakhirkan sementara pelanggaran di lapangan tidak ditindak tegas.
Sebagai negara hukum, ia menegaskan setiap pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pengecualian terhadap produsen, distributor, atau pihak yang diduga memfasilitasi peredaran rokok ilegal.
Ia menekankan bahwa rokok ilegal merupakan pelanggaran hukum yang memerlukan pengawasan ketat dan penindakan tegas dari aparat penegak hukum.
Oleh karena itu, pembentukan layer cukai baru atau skema lain yang dikaitkan dengan upaya memasukkan pelaku ilegal ke sistem resmi tidak boleh dipersepsikan sebagai kompromi terhadap pelanggaran hukum.
Agung memperingatkan agar tidak muncul kesan bahwa pelaku yang sebelumnya beroperasi secara ilegal diberikan kemudahan tanpa menjalani mekanisme pertanggungjawaban hukum yang memadai.
Ia menekankan pentingnya menjaga efek jera dalam penegakan hukum untuk mencegah munculnya moral hazard di kalangan pelaku usaha.
Agung juga menyoroti besarnya nilai ekonomi industri hasil tembakau (IHT), sehingga setiap perubahan kebijakan harus disertai sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.
Ia meminta pemerintah memastikan bahwa kebijakan cukai tidak dimanfaatkan oleh pelaku ilegal untuk memperoleh legitimasi atau ruang kompromi baru, serta menegaskan bahwa penyesuaian kebijakan tidak boleh menghapus konsekuensi hukum atas pelanggaran yang telah terjadi.
Agung menutup keterangannya pada Kamis 25 Juni 2026 dengan menekankan perlunya evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan tidak menjadi celah bagi pelaku ilegal memperoleh status legal tanpa memenuhi konsekuensi hukum sebelumnya.







