Sementara itu, Bambang menambahkan, untuk salah satu perencanaan wilayah sedang dalam proses legisalsi atau pengesahan.
“Lima wilayah perencanaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam proses legislasi atau pengesahan,” jelasnya.
Otorita IKN menerima sekitar 167 surat penawaran ketertarikan kerja sama untuk pembangunan ibu kota negara Indonesia terbaru dari 16 negara.
Menurutnya, surat penawaran ketertarikan kerja sama tersebut masih dalam proses penyeleksian untuk menentukan negara manakah yang sesuai dan serius untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota negara.
Dari sejumlah kegiatan pembangunan fasilitas infrastruktur ibu kota negara sedang berjalan dan tim pembebasan lahan sudah memproses pengadaan 300 bidang.
Tim pembebasan lahan yaitu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Otorita IKN.
