JENGGALA.ID – Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyiapkan sejumlah peraturan kepala atau biasa disebut Perka Otorita Ibu Kota Nusantara menyangkut tata ruang untuk rencana pembangunan wilayah.
Perencanaan pembangunan di wilayah Ibu Kota Negara Indonesia terbaru bernama Nusantara di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni di Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur.
“Kami siapkan Perka OKIN tentang rencana detail tata ruang (RDTR) IKN, ada sembilan WP (wilayah perencanaan) di IKN,” ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono melalui keterangan pers secara tertulis di Penajam pada Rabu (26/04/2023).
Adapun perencanaan pembangunan ibu kota negara Indonesia terbaru ada empat wilayah yang sudah terbit diantaranya, wilayah perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN Barat, wilayah perencanaan IKN Timur satu dan IKN Timur dua.
Sementara itu, Bambang menambahkan, untuk salah satu perencanaan wilayah sedang dalam proses legisalsi atau pengesahan.
“Lima wilayah perencanaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam proses legislasi atau pengesahan,” jelasnya.
Otorita IKN menerima sekitar 167 surat penawaran ketertarikan kerja sama untuk pembangunan ibu kota negara Indonesia terbaru dari 16 negara.
Menurutnya, surat penawaran ketertarikan kerja sama tersebut masih dalam proses penyeleksian untuk menentukan negara manakah yang sesuai dan serius untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota negara.
Dari sejumlah kegiatan pembangunan fasilitas infrastruktur ibu kota negara sedang berjalan dan tim pembebasan lahan sudah memproses pengadaan 300 bidang.
Tim pembebasan lahan yaitu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Otorita IKN.
“Dari 300 bidang tanah yang dibebaskan, 18 bidang tanah sudah dibayar dan 285 bidang tanah lainnya dalam proses pembayaran, dan 128 bidang tanah akan dibebaskan untuk KIPP 1B dan 1C,” sebutnya.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga melepas 36.150,03 hektare lahan, lanjut Bambang, yang akan menjadi hak pengelolaan atas tanah di Ibu Kota Nusantara.
Lahan atau tanah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan menjadi BMN (barang milik negara) dan sisanya menjadi ADP (aset dalam penguasaan) dapat dikembangkan lebih lanjut.







