JENGGALA.ID – Sejumlah pihak mengkritik keras Mahkamah Konstitusi (MK) karena mengabulkan gugatan yang memungkinkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, berusia 36 tahun dan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat cawapres bagi Prabowo Subianto.
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menyindir MK, menyebutnya “Mahkamah Keluarga” yang hanya membantu pencalonan anak Jokowi. Feri menganggap bahwa putusan MK memberikan Gibran jalan yang mudah untuk ikut dalam kontestasi politik.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden, Chiko Hakim, berpendapat MK telah melangkahi wewenangnya karena menambah syarat-syarat baru dalam UU Pemilu. Chiko berpendapat MK seharusnya hanya memutuskan apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak, bukan menambah aturan baru seperti syarat capres cawapres memiliki pengalaman menjadi kepala daerah.
Lebih dari 200 orang dengan berbagai latar belakang profesi menandatangani Maklumat Keprihatinan setelah MK mengabulkan gugatan tersebut. Mereka merasa bahwa banyak kebijakan pemerintah dibuat tanpa memperhatikan aspirasi rakyat, dan ini merupakan langkah mundur dalam reformasi Indonesia.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan mengatakan bahwa putusan MK ini terkait erat dengan relasi keluarga dan dinasti politik. Mereka mengingatkan Jokowi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan menyerukan masyarakat untuk ikut dalam aksi demonstrasi pada 20 Oktober menentang sikap MK yang mengabulkan gugatan syarat capres-cawapres.
Presiden Jokowi telah mengomentari putusan MK dengan menyatakan bahwa ia tidak ingin berkomentar agar tidak dianggap mencampuri kewenangan yudikatif.







