Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi bersama aktivis perempuan di Dairi mengajukan keberatan terhadap narasi yang menurut mereka menjadikan perempuan setempat sebagai simbol dalam perdebatan soal investasi dan lingkungan.
Perwakilan Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD), Aslim Padang, menyatakan pihaknya datang ke Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada 25 Juni untuk menyerahkan surat resmi berisi permintaan agar suara perempuan Dairi didengar secara langsung.
Aslim menyoroti klaim yang beredar bahwa perempuan Dairi menjadi kelompok paling terdampak, khususnya berkaitan dengan kesulitan mengakses air bersih dan dampak sosial pascapersetujuan lingkungan.
Menurut FKPHUPD, pengamatan di lapangan belum menunjukkan bukti-bukti dampak seperti yang diklaim, terutama karena kegiatan yang dipersoalkan belum memasuki tahap operasional produksi.
Organisasi adat itu meminta agar setiap pernyataan tentang penderitaan perempuan diuji melalui fakta lapangan dan dialog langsung dengan perempuan yang tinggal di Dairi.
FKPHUPD juga menekankan fungsi AMDAL sebagai instrumen untuk mengidentifikasi, mengelola, memitigasi, dan mengawasi potensi dampak sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.
Mereka menyampaikan telah berpartisipasi dalam proses AMDAL, dimulai dari konsultasi publik pada 27 November 2025 di Berastagi hingga kegiatan sosialisasi pada 5–6 Juni 2026.
Delphi Masdiana, tokoh perempuan dari Pemangku Hak Ulayat Dairi, menegaskan bahwa perempuan di kampung-kampung setempat memiliki perspektif dan pengalaman yang harus dihormati.
Delphi meminta agar upaya advokasi yang mengatasnamakan perempuan Dairi tidak dilakukan oleh pihak luar tanpa melibatkan perempuan setempat sebagai subjek perbincangan.
FKPHUPD menutup pernyataannya dengan seruan agar Komnas Perempuan dan pihak lain mendengarkan semua pihak terkait, memverifikasi klaim secara objektif, dan menghindari penggunaan perempuan sebagai simbol untuk memenangkan narasi tertentu.
Jenggala







