Indonesia mendorong penerapan penuh Perjanjian Perdagangan Preferensial (Preferential Trade Agreement/PTA) oleh seluruh negara anggota Developing-8 (D-8) untuk meningkatkan perdagangan intra-D-8 sekaligus mendukung target nilai perdagangan sebesar USD500 miliar pada 2030.
Pernyataan itu disampaikan Tri Tharyat, Staf Khusus Menlu untuk Penguatan Kebijakan Isu Multilateral, saat ditemui pada pembukaan Halal Expo Indonesia (HEI) 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium, Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.
Menurutnya, PTA muncul sebagai respons atas perbedaan aturan nasional antaranggota yang mempersulit harmonisasi perdagangan.
Tri menegaskan bahwa selama masa keketuaan Indonesia akan mendorong agar PTA diberlakukan secara menyeluruh demi mengurangi hambatan regulasi.
Hingga saat ini, seluruh anggota D-8 dilaporkan telah meratifikasi PTA kecuali Mesir.
Ia berharap Mesir dapat meratifikasi pada tahun ini sehingga berbagai fasilitasi perdagangan dapat lebih luas diberikan antarpihak.
Tri juga menyoroti perbedaan pendekatan dalam pengembangan ekonomi halal di masing-masing negara sebagai tantangan tersendiri.
Ia melihat perbedaan tersebut bisa diatasi melalui dialog antarpemerintah agar tidak menjadi kendala serius bagi kerja sama ekonomi.
Faktor geografis turut disebut sebagai tantangan yang memengaruhi arus perdagangan antarnegara D-8.
Meski demikian, laporan Sekretariat D-8 menunjukkan tren peningkatan kerja sama ekonomi dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir, yang dinilai sebagai modal positif untuk memperkuat integrasi ekonomi di antara anggota.
Tri menyatakan implementasi PTA telah memberikan manfaat konkret bagi Indonesia.
Dibandingkan negara anggota lain, Indonesia disebut paling intens memanfaatkan fasilitas perdagangan preferensial tersebut.
Sementara ia tidak merinci satu per satu komoditasnya, Tri menyebut banyak produk ekspor Indonesia yang memanfaatkan skema PTA untuk memasuki pasar negara-negara D-8.







