Jenggala.id – Eks Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan, memberikan pandangannya tentang Anwar Usman setelah terbukti melanggar etik berat terkait keputusan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Baginya, sudah seharusnya Anwar Usman merasa malu untuk terus menjabat sebagai Hakim MK setelah diumumkan pelanggaran etiknya.
Meskipun MKMK tidak memberikan sanksi pemberhentian dalam putusannya, Maruarar Siahaan tetap menegaskan bahwa rasa malu seharusnya menjadi alasan cukup.
“Kalau shame culture, di mana ada shame culture itu sudah tidak usah saya terjemahkan. Semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini,” ujar Maruarar dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta, pada malam Selasa (7/11/2023).
Baca juga : Putri Puan Maharani Daftar Bacaleg PDI Perjuangan di Pemilu
Sementara itu, tujuh mantan Hakim MK, termasuk Maruarar Siahaan, menyampaikan keprihatinan mereka terkait temuan pelanggaran etik dalam putusan syarat batas usia capres-cawapres yang dikeluarkan oleh MKMK.
Hamdan Zoelva, perwakilan mantan Hakim MK, mengungkapkan bahwa pertemuan mereka bukan tanpa alasan. Mereka merasa perlu membahas dan mendiskusikan putusan MKMK yang dinilai memunculkan banyak pelanggaran etik.
“Kami para mantan Hakim Konstitusi sangat berkepentingan untuk tetap menjaga hartat martabat dan kepercayaan masyarakat terhadap MK,” kata Hamdan Zoelva dalam konferensi pers di Hotel Borobudur.
Baca juga : Anwar Usman Dijadikan Tumbal Pencawapresan Gibran
Diskusi yang melibatkan enam hakim MK lainnya, baik secara langsung maupun virtual, mencakup Hamdan Zoelva, Harjono, Achmad Sodiki, Aswanto, Maria Anna Samiyati, Maruarar Siahaan, dan I Dewa Gede Palguna. Mereka menyatakan keprihatinan atas banyaknya pelanggaran etik dalam putusan MKMK yang bersifat final dan mengikat.
“Kami semua mengungkapkan rasa prihatin setelah mendengarkan putusan MKMK. Ternyata banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi pada hakim dan MK,” ungkap Hamdan Zoelva, menekankan pentingnya menjaga integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang lahir dari reformasi.







