Jenggala.id – Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syura PKS, menyampaikan kepuasannya terhadap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Ketua MK Anwar Usman bersalah atas pelanggaran etik berat terkait uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Hidayat menilai bahwa putusan tersebut sesuai dengan semangat reformasi dan menegaskan bahwa tanpa sanksi yang tegas, kepercayaan publik terhadap MK dan putusannya dapat terkikis.
“MK adalah produk reformasi, harusnya reformasi memerangi nepotisme. Jadi keputusan MKMK sangat tepat, dia (Anwar) diberikan sanksi hukum pencopotan ketua MK karena pelanggaran etik berat,” ujar Hidayat pada Selasa (7/11).
Baca juga : Mahkamah Konstitusi Harus Cari Pimpinan Baru
Sementara itu, Zainudin Paru, Wakil Sekjen PKS, juga menyerukan Anwar Usman untuk mengundurkan diri. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga reputasi MK dan menghindari situasi di mana Anwar Usman tetap menjabat sebagai hakim tanpa palu.
Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju, yang mendukung Prabowo-Gibran, menegaskan bahwa putusan MKMK tidak memengaruhi status Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Mereka menegaskan bahwa pasangan ini terus berlayar dengan baik dan bahwa putusan MKMK tidak memiliki dampak apa pun pada putusan MK sebelumnya yang mengubah batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden.







