Jenggala.id – Regulator Amerika Serikat (AS) menyebutkan sejumlah perusahaan aset digital belum melibatkan diri sepenuhnya untuk menghentikan arus keuangan gelap.
Wakil Menteri Keuangan AS, Wally Adeyemo, menyampaikan bahwa sebagian besar lembaga keuangan berkeinginan kuat untuk turut serta dalam upaya memberantas pendanaan teroris.
Namun demikian, Adeyemo menyoroti keberadaan individu-individu di sektor aset digital yang tengah berinovasi tanpa mempertimbangkan konsekuensi penuhnya, termasuk dalam melindungi diri dari arus keuangan gelap.
Baca juga : Cara Rafael Alun “Cuci” Kekayaan Pribadi
“Kami berharap lembaga keuangan, perusahaan aset digital, dan pihak lain dalam ekosistem mata uang virtual dapat mengambil tindakan konkret untuk mencegah akses teroris terhadap sumber daya,” ungkap Adeyemo pada Kamis (9/11/2023).
AS baru-baru ini memberlakukan sanksi dengan tujuan mengganggu pendanaan untuk Hamas, fokusnya terarah pada individu yang terlibat dalam portofolio investasi Hamas dan pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Gaza.
Departemen Keuangan AS juga mengumumkan sanksi putaran kedua yang menargetkan aset tambahan dalam portofolio investasi Hamas, serta individu yang disebut sebagai fasilitator dalam menghindari sanksi oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Hamas.
Baca juga : Pergerakan Kripto di Tengah Turunnya Harga Bitcoin: Cadangan Terendah
Alamat dompet mata uang kripto menggunakan nama samaran, memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima mata uang kripto tanpa harus mengungkapkan identitas mereka.
Meski begitu, pejabat Departemen Keuangan AS menegaskan bahwa kelompok seperti Hamas dapat diidentifikasi saat mencoba menukar mata uang kripto menjadi mata uang tradisional, seperti dolar, yang dapat digunakan untuk berbagai pembelian.
Para pejabat menyoroti bahwa mengenali titik-titik ini, bahkan di luar Amerika Serikat, merupakan bagian integral dari tugas mereka.







