Jenggala.id – Adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, dituduh menjadi tumbal pencawapresan keponakan, Gibran Rakabuming Raka. Anwar Usman harus menelan pil pahit pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik terkait uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Putusan ini diumumkan oleh Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie, dalam sidang yang diselenggarakan Gedung MK, Jakarta.
Baca juga : MK Putuskan Pemilu Tetap Memakai Sistem Proporsional Terbuka
Anwar dinyatakan melanggar prinsip-prinsip suci hakim konstitusi, seperti Sapta Karsa Hutama yang mencakup ketakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, serta kepantasan dan kesopanan.
Sebagai dampak dari kesalahan besar ini, Anwar Usman kini tak bisa mencalonkan diri atau diusulkan sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.
Jimly Asshiddiqie dengan tegas menyatakan bahwa Anwar tidak diperkenankan terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perselisihan hasil pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
Baca juga : MK Tegaskan Jika Ada Parpol Membiarkan Politik Uang Bisa
Tak hanya itu, MKMK juga mengeluarkan perintah kepada Wakil Ketua MK untuk segera memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu singkat, hanya 24 jam.
Anwar harus menerima konsekuensi pahit ini tanpa bisa mengajukan banding, karena aturan mengenai majelis banding tidak berlaku dalam konteks ini.
Keputusan ini bukan hanya mengejutkan, tapi juga meninggalkan pertanyaan besar tentang arah politik dan hukum di tanah air. Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya kepastian hukum yang adil untuk menghindari kemungkinan konflik selama proses pemilihan umum yang semakin dekat.







