Mantan Kepala Desa Serapuh Asli, Nazrul Hapis, dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan (30 bulan) atas perkara korupsi dana desa.
Putusan dibacakan di Pengadilan Negeri Medan pada Kamis (13/8) oleh majelis hakim yang dipimpin Hendra.
Selain pidana penjara, Nazrul dikenai denda sebesar Rp50 juta dengan ketentuan subsider 50 hari kurungan jika denda tidak dibayar.
Majelis menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primair yakni Pasal 603 Jo Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
Hakim juga memerintahkan pembayaran uang pengganti kerugian negara senilai Rp387.012.800.
Apabila uang pengganti tidak dilunasi, terdakwa akan menjalani pidana pengganti berupa 1 tahun 6 bulan penjara.
Dalam pertimbangan vonis, majelis menyatakan perbuatan terdakwa memperburuk upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebagai hal yang memberatkan.
Sementara hal yang meringankan adalah Nazrul belum pernah dihukum sebelumnya dan berstatus sebagai tulang punggung keluarga.
Usai amar putusan, majelis memberi kesempatan kepada pihak terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk pikir-pikir menerima atau mengajukan banding.
Vonis yang dibacakan hakim disebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda Rp50 juta dengan subsider 50 hari.
Dalam surat dakwaan terungkap bahwa sebagian dana Desa Serapuh Asli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan telah digunakan untuk membayar jasa advokat.
Selain itu, dana itu juga dipergunakan untuk menyewa rumah dan menutup biaya kebutuhan wanita simpanan.







