Pemerintah memperketat pengawasan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta memfokuskan pengelolaan limbah medis dari hulu hingga hilir.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menekankan perlunya sistem keterlacakan, neraca limbah, dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah pencemaran dan penyimpangan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jumhur di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurutnya, setiap aliran limbah wajib dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan mulai dari titik timbul, proses angkut, pengolahan, hingga penanganan akhir residu atau produk hasil pengolahan.
Ia menegaskan bahwa kapasitas fasilitas pengolahan saja tidak cukup; aspek keselamatan proses, keterlacakan, pengendalian emisi yang ketat, serta kepastian pengelolaan residu tahap akhir harus dijamin.
Jumhur juga menyoroti bahwa Indonesia telah memiliki beragam aturan mengenai pengelolaan limbah B3, namun tantangannya adalah penerapan yang konsisten di lapangan.
Ia menegaskan perlunya memastikan pelaku usaha yang telah melakukan investasi signifikan pada teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan sistem pengendalian emisi bekerja dalam lingkungan bisnis yang adil.
Selain pengawasan terhadap limbah industri, KLH memperkuat pengendalian terhadap limbah medis dari rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan.
Kementerian mengingatkan risiko penyimpangan berupa pemanfaatan kembali material bekas medis yang memiliki nilai ekonomi, sehingga limbah yang semula diawasi tidak beralih menjadi produk di luar pengawasan.
Pengawasan juga diperluas pada produk hasil pemanfaatan limbah B3, termasuk material konstruksi seperti batako dan paving block, dengan ketentuan bahwa produk tersebut harus memenuhi persyaratan dan aman digunakan.
Jumhur memberi apresiasi terhadap pengalaman PPLI yang telah berjalan lebih dari tiga dekade dalam pengelolaan limbah B3 dan medis secara terintegrasi, serta mendorong praktik perusahaan itu menjadi rujukan bagi pelaku usaha lain.
Presiden Direktur PPLI Takanobu Tachikawa menyatakan kesiapan perusahaan untuk mendukung pemerintah melalui pengalaman operasional, teknologi, infrastruktur, dan sistem manajemen yang dimiliki PPLI.







