Mantan Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Hendra Parwana Batubara, dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan dalam perkara dugaan korupsi terkait penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2015.
Putusan bebas itu dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai As’ad Rahim Lubis pada sidang malam Kamis (27/8).
Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Madina sebelumnya menuduhkan perkara dengan nilai perkara sebesar Rp639 juta.
Dalam tuntutan, jaksa meminta agar Hendra dihukum dua tahun penjara dan dikenai denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.
Jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp253 juta.
Jika uang pengganti tidak dilunasi dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa menuntut agar harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutup kewajiban tersebut.
Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi, jaksa menuntut pidana tambahan berupa satu tahun penjara.
Jaksa menilai perbuatan Hendra memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Namun, majelis hakim menilai bukti yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan dakwaan tersebut secara sah dan meyakinkan.
Majelis kemudian memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
Mendengar putusan, Hendra tampak sujud di hadapan majelis serta menangis haru di ruang sidang.
Suasana emosional juga terjadi antara Hendra dan tim penasihat hukumnya yang saling berpelukan setelah pembacaan putusan.







