Iran dan Oman sedang berunding untuk menetapkan aturan lalu lintas kapal di Selat Hormuz.
Inisiatif ini muncul di tengah eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Menurut laporan AP News, Jumat, 28 Agustus 2026, Teheran menyatakan bahwa kapal militer tidak diperkenankan melintasi jalur perairan strategis tersebut.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menjelaskan bahwa kapal-kapal komersial yang menuju Teluk Persia akan diarahkan lewat perairan Iran.
Sementara itu, kapal-kapal yang meninggalkan Teluk Persia disebut akan melalui sebagian perairan Iran dan Oman.
Rute itu dirancang bersifat sementara sambil menunggu kesepakatan permanen antara kedua negara.
Iran dan Oman berencana membahas pengaturan permanen dalam kurun waktu 30 hingga 60 hari.
Amerika Serikat menolak beberapa ketentuan yang tengah dinegosiasikan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengeluarkan ancaman terhadap Oman jika dianggap menghalangi kepentingan Washington.
Qatar turut mengumumkan rencananya untuk berdialog dengan pemerintah Iran mengenai kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Doha menyerukan agar kondisi pelayaran dikembalikan seperti sebelum perang Iran.
Di ranah ekonomi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengecam ancaman sanksi baru dari Amerika Serikat.
Dalam surat kepada PBB, Araghchi menyatakan kebijakan Washington berpotensi mengancam akses warga Iran terhadap kebutuhan pokok.
Ia secara khusus menyebut makanan, obat-obatan, peralatan medis, energi, dan kebutuhan lainnya.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa ketegangan di Timur Tengah terus memiliki dampak luas pada urusan kemaritiman dan kemanusiaan.







