Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menggelar perkara khusus terkait laporan penggunaan gelar akademik diduga palsu pada Senin (20/7).
Kuasa hukum pelapor, Maruli M Purba, menyatakan kecewa atas jalannya acara karena menurutnya ada upaya dari beberapa peserta untuk membentuk opini yang menguntungkan terlapor.
Maruli mengkritik pernyataan pihak yang hadir di gelar perkara yang dinilainya memberi kesan bahwa terlapor berhak memakai gelar M.Pd.
Ia menegaskan bahwa Universitas Negeri Medan (Unimed) secara tegas menyatakan tidak pernah mengeluarkan ijazah Magister Pendidikan atas nama terlapor sehingga yang bersangkutan tidak berhak memakai gelar tersebut.
Dalam pertemuan tersebut hadir Wassidik Dit Reskrimsus Polda Sumut, perwakilan Unimed, terlapor berinisial KW, dan beberapa perwakilan satuan/unit di Polda Sumut.
Menurut Maruli, Unimed mengonfirmasi bahwa terlapor pernah mengikuti sidang meja hijau namun tidak menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan kewajiban kepada rektorat sehingga tidak diwisuda.
Maruli juga menyebut bahwa terlapor mengakui di depan forum tidak memenuhi kelengkapan administrasi yang diwajibkan Unimed serta telah menggunakan gelar M.Pd dalam penulisan namanya.
Jika penyidik Polda Sumut dinilai tidak serius atau terindikasi bermain mata, tim kuasa hukum siap membawa perkara ini ke Markas Besar Polri untuk meminta gelar perkara dilakukan di sana.
Laporan awal diajukan oleh Pendeta Hot Parulian Simanjuntak melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/1534/IX/2025/Ditreskrimsus tertanggal 25 September 2025.
Dalam laporan disebutkan terlapor Kristi Wilson Sinurat alias KW diduga memakai gelar M.Pd sejak sekitar 2005, termasuk saat menjabat Bishop Gereja Methodis Indonesia periode 2017-2021 dan 2021-2025.
Gelar itu juga tercantum dalam buku biografi yang terbit pada 2021 dengan keterangan diperoleh dari Universitas Negeri Medan.
Sebagai bukti, pelapor menyerahkan buku biografi, berbagai surat dan keputusan yang mencantumkan gelar M.Pd, serta surat resmi Unimed yang menyatakan terlapor tidak memiliki ijazah dari kampus tersebut.
Unimed disebutkan telah mengirim surat resmi kepada penyidik yang ditandatangani rektor berisi penegasan bahwa universitas tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Lulus, transkrip nilai, maupun ijazah atas nama Kristi Wilson Sinurat.
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 21 Mei 2026, Ditreskrimsus Polda Sumut telah memeriksa satu pelapor, enam saksi, seorang terlapor, Unimed, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
SP2HP itu juga mencantumkan rencana tindak lanjut berupa koordinasi dan pemeriksaan terhadap ahli hukum pidana sebelum menentukan langkah berikutnya.
Maruli menilai secara konstruksi hukum unsur pidana sudah terpenuhi karena pernyataan terlapor mengklaim memperoleh gelar sementara pihak universitas menyatakan sebaliknya.
Menurutnya, silang keterangaan tersebut merupakan bukti kuat yang mendukung dugaan tindak pidana penggunaan gelar akademik secara tidak sah.
Tim pelapor berharap gelar perkara itu menjadi momentum bagi penyidik untuk menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan dan segera menetapkan tersangka.







