Keenterian Haji dan Umrah (Kemenhaj) merilis daftar jemaah calon haji yang tercatat dalam daftar tunggu dan dijadwalkan berangkat pada musim haji 1448 H/2027 M.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenhaj membangun hubungan yang intensif dengan calon jamaah sejak tahap awal persiapan.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif semua pihak yang mengurusi haji, termasuk ASN, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), serta petugas haji di lapangan, agar komunikasi dengan jamaah berjalan kuat dan berkelanjutan.
Dahnil menjelaskan bahwa dalam terminologi keagamaan kedekatan itu dikenal sebagai ta’liful qulub, yakni ikatan hati yang lahir dari silaturahim antara petugas dan jamaah.
Ia juga mengingatkan bahwa Kemenhaj tidak berfungsi sekadar sebagai agensi perjalanan atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang hanya menghimpun dan memberangkatkan orang.
Menurut Dahnil, Kemenhaj adalah institusi negara yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dengan amanah besar untuk membina, mengawal, dan memastikan terwujudnya transformasi nilai mulia sepanjang proses ibadah haji.
Transformasi nilai tersebut, menurutnya, dirumuskan melalui konsep ‘Tri Sukses’ yang meliputi Sukses Ritual, Sukses Ekonomi, dan Sukses Peradaban dan Keadaban.
Daftar nama jemaah yang akan diberangkatkan sedang menjalani verifikasi tingkat Kabupaten/Kota untuk mempercepat sekaligus mematangkan persiapan penyelenggaraan agar lebih tertib dan berkualitas.
Dahnil mengatakan bahwa pengumuman daftar tunggu untuk keberangkatan 2027 telah disampaikan kepada publik.
Ia menegaskan kepada jajarannya untuk segera menindaklanjuti koordinasi di lapangan dan meningkatkan pendekatan kepada jamaah, dengan pesan tegas: “Segera, Pak, dekati dan mulai bangun komunikasi dengan jamaah.”
Estimasi daftar jemaah haji 2027 dapat dilihat di Kantor Kanwil Kementerian Agama atau melalui barcode yang dibagikan di media sosial, dan masyarakat diminta berhati-hati serta memastikan barcode berasal dari akun media sosial resmi pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan melalui keterangan di Jakarta, Senin 20 Juli 2026.







