Sejumlah anggota Koperasi Bintang Tani Makmur Sejahtera melakukan pendudukan atas lahan perkebunan seluas 4.773,90 hektare milik PT Citra Sawit Indah Lestari (CSIL).
Area yang dikuasai berada di Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan.
Tindakan pendudukan itu dinyatakan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 573/Menhut-II/2009.
Menurut Ketua Koperasi Kelompok Tani Golden Medaris Manurung, mereka telah mengirim tiga surat resmi kepada instansi terkait sebelum melancarkan penguasaan lahan.
Surat-surat tersebut ditujukan kepada pihak Pemkab Asahan, Badan Pertanahan Nasional, dan Bupati Asahan namun tidak mendapat tanggapan.
Golden menyampaikan pernyataan itu dari lokasi di Desa Perbangunan pada Rabu (8/7).
Penguasaan lahan berlangsung secara bertahap, kata Golden, dan pihaknya meminta aparat kepolisian untuk bertindak netral.
Pihak perusahaan, melalui penasihat hukumnya Tri Purnowidodo, mengecam langkah koperasi dan menyebutnya sebagai tindakan anarkis serta main hakim sendiri.
Tri berargumen bahwa jika klaim berdasarkan putusan pengadilan, mekanisme yang benar adalah melibatkan institusi peradilan untuk pelaksanaan, bukan pendudukan sepihak di lapangan.
Perusahaan juga mengancam akan melaporkan praktik pemanenan dan pencurian tandan buah sawit kepada aparat kepolisian.
Tri meminta agar penyelidikan tidak hanya menindak pelaku di lapangan tetapi juga pihak-pihak yang diduga mengoordinir aksi tersebut.
Ia menyatakan gerakan ini terencana dan sistematis, dimulai dari surat Koperasi Produsen Bintang Tani Makmur Sejahtera yang memberi tahu PT CSIL tentang niat melakukan pemanenan dan pendudukan.
Lebih lanjut, Tri menegaskan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) milik PT CSIL masih sah dan belum ada putusan resmi yang mencabutnya.
Menurut Tri, bila koperasi tidak sepakat dengan posisi perusahaan, jalur yang semestinya ditempuh adalah menggugat ke pengadilan, bukan tindakan sepihak di lapangan.







