Usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi menjadi Rp107 juta per jemaah memicu penolakan dari sejumlah pihak.
Salah satu kritik keras datang dari Selly Andriany Gantina, anggota Komisi VIII DPR RI.
Selly, yang memimpin Kelompok Fraksi PDI Perjuangan di Komisi VIII, meminta agar usulan tersebut dikaji ulang secara komprehensif.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi VIII dengan Kementerian Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/7/2026).
Ia menyorot skema pembiayaan yang diajukan pemerintah, yakni pembagian beban 40 persen dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah dan 60 persen dari nilai manfaat dana haji.
Selly memperingatkan bahwa formula itu berpotensi kembali membebani masyarakat dan merusak upaya menjaga keterjangkauan biaya haji.
Ia juga mempertanyakan alokasi nilai manfaat dana haji yang dinilai terlalu banyak terserap untuk jemaah yang berangkat pada tahun berjalan.
Selly mengingatkan kewajiban mempertimbangkan sekitar 5,6 juta orang dalam daftar tunggu (waiting list) yang hak nilai manfaatnya perlu diperhatikan demi keberlanjutan pelaksanaan haji di masa depan.
Dari pihak Pemerintah, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa angka Rp107 juta disusun dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, peningkatan layanan, dan keberlanjutan dana haji.
Pemerintah menggunakan asumsi makro dalam perhitungan, yakni kurs 1 Dolar AS setara Rp17.500 dan kurs 1 Riyal Arab Saudi setara Rp4.666.
Irfan menyebut lonjakan perkiraan biaya dipengaruhi kenaikan pos-pos utama di luar negeri seperti tiket penerbangan, tarif akomodasi hotel di Mekkah dan Madinah, transportasi darat, serta layanan kesehatan bagi jemaah.
Menteri itu menegaskan pemerintah tetap mempertahankan pembagian beban 40:60 agar Bipih yang disetor langsung oleh jemaah tidak melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya.







