Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Utara dengan fokus utama pada peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha lokal.
Rombongan dipimpin oleh Dr. Saleh Partaonan Daulay dan diterima oleh Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si.
Pertemuan berlangsung di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara pada Kamis (3/9).
Agenda pembahasan mencakup pengawasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta upaya percepatan pemulihan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Bupati Jonius memaparkan potensi ekonomi daerah yang dominan berada pada sektor pertanian, kerajinan ulos, dan pariwisata religi.
Pemkab menekankan program modernisasi pertanian melalui mekanisasi dan pengembangan hilirisasi untuk komoditas unggulan seperti kopi, jagung, dan durian lokal.
Menurut Bupati, kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani dan pengrajin setempat.
Pemda juga mengakui masih ada kendala akses pembiayaan bagi sebagian pelaku usaha di tingkat desa dan kabupaten.
Untuk itu, pemerintah daerah siap memberikan pendampingan dari level desa hingga kabupaten agar distribusi pembiayaan tepat sasaran.
Dr. Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa KUR harus benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat kecil.
Ia menambahkan bahwa ketentuan yang berlaku tidak boleh dipersulit oleh persyaratan tambahan dari perbankan.
Saleh menyoroti bahwa ketentuan pelaksanaan KUR melarang penggunaan agunan tambahan bagi plafon hingga Rp100 juta.
Kunjungan kerja tersebut diharapkan memicu langkah-langkah konkret untuk memperluas akses pembiayaan UMKM dan memperkuat sektor pertanian melalui mekanisasi serta hilirisasi.
Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.







