Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memilih base money (M0) sebagai alat utama untuk memantau likuiditas sistem keuangan.
Pilihan itu dilakukan sebagai pengganti rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang menurutnya tidak selalu mencerminkan kondisi riil di perbankan.
Ia menilai AL/DPK kerap memberi gambaran yang menyesatkan sehingga pemerintah beralih ke indikator lain.
Pernyataan tersebut disampaikan di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
Purbaya menegaskan bahwa base money atau primary money lebih representatif untuk menilai likuiditas di seluruh sistem keuangan.
Dia mencatat pertumbuhan base money pada akhir Juli 2026 tercatat mencapai 18,3 persen.
Pemerintah juga akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga dan memperbaiki kondisi likuiditas.
Koordinasi yang lebih erat diharapkan membuka peluang bagi perbankan memperoleh likuiditas yang lebih memadai.
Purbaya berharap perbaikan likuiditas tersebut dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta.
Menurutnya, sektor non-government memiliki ruang untuk tumbuh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.







