Kementerian Investasi Siap Cabut Izin Usaha Pontjo Sutowo di Hotel Sultan

JENGGALA.ID - Kementerian Investasi/BKPM di bawah pimpinan Bahlil Lahadalia berencana mencabut izin usaha PT Indobuildco, yang dimiliki oleh Pontjo Sutowo dan mengelola Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat. Menurut Juru Bicara Menteri Investasi/Kepala BKPM, Tina Talisa, izin usaha PT Indobuildco telah diproses melalui sistem online single submission (OSS) di bawah kendali Kementerian Investasi. Oleh karena itu, Bahlil dan timnya akan meninjau kembali izin usaha yang diberikan kepada Pontjo Sutowo, terutama terkait sengketa hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan dengan pemerintah. Tina menjelaskan bahwa peninjauan ulang tersebut telah dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait masalah HGB Hotel Sultan. Hasilnya, beberapa izin usaha membutuhkan kejelasan terkait HGB. "Terkait HGB yang sudah tidak aktif, jika persyaratan tidak terpenuhi, apakah izin masih berlaku? Analoginya seperti memiliki tiket untuk masuk ke sebuah arena pertandingan, dengan persyaratan usia 17 tahun. Jika tiket tersebut diberikan kepada seseorang yang berusia 13 tahun, apakah tiket itu masih berlaku? Tentu tidak. Sama halnya dengan izin PT Indobuildco, apakah akan dicabut?" ujar Tina. Ia menegaskan bahwa ketidaksesuaian dalam izin usaha PT Indobuildco saat ini terkait dengan status HGB Hotel Sultan yang bermasalah, dan ini berdampak pada perizinan yang diberikan kepada Pontjo Sutowo untuk mengelola hotel tersebut. Hotel Sultan saat ini tengah menjadi subjek sengketa antara pemerintah dan Pontjo Sutowo. Pemerintah, yang diwakili oleh PPKGBK, telah memasang spanduk khusus pada Hotel Sultan pada tanggal 4 Oktober. Spanduk tersebut berisi pernyataan bahwa tanah tersebut adalah aset negara milik Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan HPL No. 1/Gelora atas nama Sekretariat Negara RI c.q. PPKGBK, yang telah diakui oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 276/PK/Pdt/2011. Meskipun Pontjo Sutowo terus berusaha mempertahankan hak pengelolaan tanah tempat berdirinya Hotel Sultan, pemerintah menegaskan bahwa status hukum tanah tersebut sudah final berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Kementerian Investasi Siap Cabut Izin Usaha Pontjo Sutowo di Hotel Sultan

3.028 Jemaah Haji Debarkasi Surabaya Telah Tiba di Tanah Air

PSI Desak Pemprov Matangkan Wacana Transportasi Umum Wajib bagi Pegawai Swasta

BeritaLainnya

3.028 Jemaah Haji Debarkasi Surabaya Telah Tiba di Tanah Air

PSI Desak Pemprov Matangkan Wacana Transportasi Umum Wajib bagi Pegawai Swasta

Kemlu RI Kecam Serangan Israel ke Iran, Serukan Penyelesaian Damai

2.760 Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Indonesia, Tandai Awal Kepulangan dari Tanah Suci

Tips for an effective ssbbw dating journey

Minta OPD Tak Alergi Wartawan, Bupati Toraja Utara karena Media Pilar Keempat Demokrasi

Warga Ucapkan Terima Kasih ke Bupati Luwu Utara, Bantu Rehab Rumah Warga

Sudah 10 Tahun Tiang Listrik di Dusun Pompaniki Pakai Bambu

Aksi Bela Palestina Mulai Berdatangan di Depan Kedubes AS

Berita Terkini

Recommended

Fuso eCanter Fuso Diskon 50% di Jepang, di Indonesia Kapan?

Ramalan Weton Kamis Kliwon, Miliki Bakat Kaya

Mekanisme Pemberhentian Bupati Bandung Barat

Ini Kronologis Kejadiannya, Kantor Hukum AAH Law Apresiasi Terdakwa MZ Dikeluarkan Dari Tahanan

Kementerian Investasi Siap Cabut Izin Usaha Pontjo Sutowo di Hotel Sultan

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended