Kementerian Investasi Siap Cabut Izin Usaha Pontjo Sutowo di Hotel Sultan

JENGGALA.ID - Kementerian Investasi/BKPM di bawah pimpinan Bahlil Lahadalia berencana mencabut izin usaha PT Indobuildco, yang dimiliki oleh Pontjo Sutowo dan mengelola Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat. Menurut Juru Bicara Menteri Investasi/Kepala BKPM, Tina Talisa, izin usaha PT Indobuildco telah diproses melalui sistem online single submission (OSS) di bawah kendali Kementerian Investasi. Oleh karena itu, Bahlil dan timnya akan meninjau kembali izin usaha yang diberikan kepada Pontjo Sutowo, terutama terkait sengketa hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan dengan pemerintah. Tina menjelaskan bahwa peninjauan ulang tersebut telah dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait masalah HGB Hotel Sultan. Hasilnya, beberapa izin usaha membutuhkan kejelasan terkait HGB. "Terkait HGB yang sudah tidak aktif, jika persyaratan tidak terpenuhi, apakah izin masih berlaku? Analoginya seperti memiliki tiket untuk masuk ke sebuah arena pertandingan, dengan persyaratan usia 17 tahun. Jika tiket tersebut diberikan kepada seseorang yang berusia 13 tahun, apakah tiket itu masih berlaku? Tentu tidak. Sama halnya dengan izin PT Indobuildco, apakah akan dicabut?" ujar Tina. Ia menegaskan bahwa ketidaksesuaian dalam izin usaha PT Indobuildco saat ini terkait dengan status HGB Hotel Sultan yang bermasalah, dan ini berdampak pada perizinan yang diberikan kepada Pontjo Sutowo untuk mengelola hotel tersebut. Hotel Sultan saat ini tengah menjadi subjek sengketa antara pemerintah dan Pontjo Sutowo. Pemerintah, yang diwakili oleh PPKGBK, telah memasang spanduk khusus pada Hotel Sultan pada tanggal 4 Oktober. Spanduk tersebut berisi pernyataan bahwa tanah tersebut adalah aset negara milik Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan HPL No. 1/Gelora atas nama Sekretariat Negara RI c.q. PPKGBK, yang telah diakui oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 276/PK/Pdt/2011. Meskipun Pontjo Sutowo terus berusaha mempertahankan hak pengelolaan tanah tempat berdirinya Hotel Sultan, pemerintah menegaskan bahwa status hukum tanah tersebut sudah final berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Kementerian Investasi Siap Cabut Izin Usaha Pontjo Sutowo di Hotel Sultan

EVOS Fams, Buat Kamu yang Pertama Kali Login di EVOS TOP UP: Dapat 3% Cashback

Ada Apa! Kepala BPN Luwu Utara Enggan Temui Wartawan

BeritaLainnya

EVOS Fams, Buat Kamu yang Pertama Kali Login di EVOS TOP UP: Dapat 3% Cashback

Ada Apa! Kepala BPN Luwu Utara Enggan Temui Wartawan

BRI Branch Office Pluit Region 6/Jakarta 1 Tandatangani MoU Payroll dengan PT Lucky Mom Indonesia

Mengubah Potensi Menjadi Realita: Kredit BRI KC Kalimalang Siap Dukung Ekspansi Miliaran Rupiah Celsie

KAI Logistik Wujudkan Komitmen Green Logistics Melalui Transparansi Jejak Karbon di Invoice Pelanggan

BRI Region 6/Jakarta 1 Resmikan Pembukaan BRI KCP Sedayu City

Kapolda Sulsel Silaturahmi ke Pangdam XIV Hasanuddin, Perkuat Sinergitas TNI-Polri jaga Stabilitas Keamanan Wilayah

BRI Branch Office Otista Region 6/Jakaarta 1 Gandeng RS Premiere Jatinegara Gelar Sosialisasi dan Pemeriksaan EKG bagi Pekerja

Aksi Bela Palestina Mulai Berdatangan di Depan Kedubes AS

Berita Terkini

Recommended

Harga Emas Antam Rabu, 1 November Turun Rp8.000 Per Gram

Anjing Tertua di Dunia Bobi, Meninggal di Usia 31 Tahun

Peristiwa Besar yang Dikerdilkan, Kudatuli Jatuhnya Rezim Orde Baru

KAI Bandung Intensifkan Perawatan Tambah Jadwal Antisipasi Gangguan Feeder KCJB

Kementerian Investasi Siap Cabut Izin Usaha Pontjo Sutowo di Hotel Sultan

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended