JENGGALA.ID – Kementerian Investasi/BKPM di bawah pimpinan Bahlil Lahadalia berencana mencabut izin usaha PT Indobuildco, yang dimiliki oleh Pontjo Sutowo dan mengelola Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.
Menurut Juru Bicara Menteri Investasi/Kepala BKPM, Tina Talisa, izin usaha PT Indobuildco telah diproses melalui sistem online single submission (OSS) di bawah kendali Kementerian Investasi. Oleh karena itu, Bahlil dan timnya akan meninjau kembali izin usaha yang diberikan kepada Pontjo Sutowo, terutama terkait sengketa hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan dengan pemerintah.
Tina menjelaskan bahwa peninjauan ulang tersebut telah dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait masalah HGB Hotel Sultan. Hasilnya, beberapa izin usaha membutuhkan kejelasan terkait HGB.
“Terkait HGB yang sudah tidak aktif, jika persyaratan tidak terpenuhi, apakah izin masih berlaku? Analoginya seperti memiliki tiket untuk masuk ke sebuah arena pertandingan, dengan persyaratan usia 17 tahun. Jika tiket tersebut diberikan kepada seseorang yang berusia 13 tahun, apakah tiket itu masih berlaku? Tentu tidak. Sama halnya dengan izin PT Indobuildco, apakah akan dicabut?” ujar Tina.
Ia menegaskan bahwa ketidaksesuaian dalam izin usaha PT Indobuildco saat ini terkait dengan status HGB Hotel Sultan yang bermasalah, dan ini berdampak pada perizinan yang diberikan kepada Pontjo Sutowo untuk mengelola hotel tersebut.
Hotel Sultan saat ini tengah menjadi subjek sengketa antara pemerintah dan Pontjo Sutowo. Pemerintah, yang diwakili oleh PPKGBK, telah memasang spanduk khusus pada Hotel Sultan pada tanggal 4 Oktober. Spanduk tersebut berisi pernyataan bahwa tanah tersebut adalah aset negara milik Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan HPL No. 1/Gelora atas nama Sekretariat Negara RI c.q. PPKGBK, yang telah diakui oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 276/PK/Pdt/2011.
Meskipun Pontjo Sutowo terus berusaha mempertahankan hak pengelolaan tanah tempat berdirinya Hotel Sultan, pemerintah menegaskan bahwa status hukum tanah tersebut sudah final berdasarkan putusan Mahkamah Agung.







