Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menandatangani Nota Kesepahaman bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara, dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat pendaftaran tanah wakaf.
Penandatanganan itu berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis (27/8) secara luring dan daring.
Agenda ini dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bupati/Walikota dan Forkopimda daerah se Sumatera Utara.
Turut hadir pada kegiatan tersebut adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Utara, H. Ahmad Qosbi, menegaskan komitmen lembaganya untuk menyelamatkan aset wakaf agar bisa dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, apabila seluruh pihak terlibat memberikan dukungan penuh, implementasi percepatan pendaftaran akan berjalan lebih lancar.
Ia menjelaskan bahwa langkah ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pertemuan penting sebelumnya yang memfokuskan pada percepatan pengurusan legalitas aset wakaf.
Setelah aspek legalitas selesai, Qosbi berharap wakaf tersebut dapat dikembangkan menjadi aset produktif bagi masyarakat Sumatera Utara.
Qosbi juga menyatakan bahwa Kementerian Agama RI akan menjalankan peran dan tugas sesuai amanat undang‑undang, dan bahwa KUA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, serta Kanwil siap melaksanakan mandat tersebut.
Ia mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kemenag, mulai dari KUA hingga Kanwil, untuk bersungguh-sungguh mempercepat pendaftaran aset wakaf, mengingat dukungan gubernur dan inisiatif dari Kejaksaan Tinggi.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, menekankan pentingnya kepastian hukum dan komitmen agar niat para pewakif tetap terlindungi.
Bobby menilai kehadiran pemerintah daerah, aparat penegak hukum melalui Kejaksaan, Kanwil BPN, Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia merupakan representasi negara yang bertanggung jawab menjaga aset wakaf.
Menurutnya, negara harus hadir memfasilitasi percepatan penyelesaian legalitas dan administrasi agar tanah wakaf tidak hilang atau dikuasai pihak lain.
Kajati Sumut, Muhibuddin, menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini penting sebagai landasan hukum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar pihak demi percepatan pendaftaran tanah wakaf di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Ia menegaskan bahwa percepatan pendaftaran diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf.
Dalam paparan yang disampaikan disebutkan terdapat 14.683 bidang lebih kurang tanah yang sudah diwakafkan, namun sampai saat ini baru 6.030 bidang yang memiliki sertifikat.
Muhibuddin berharap setidak‑tidaknya dapat menambah sekitar 6.000 bidang sehingga jumlah yang tersertifikasi menjadi 12.000, dan optimistis pencapaian itu bisa terwujud dengan kerja sama lintas instansi.







