Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa ruang yang semestinya aman bagi anak masih rawan dari berbagai bentuk pelanggaran hak anak.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengingatkan bahwa ancaman perlindungan anak tidak hanya terjadi di rumah dan sekolah, tetapi juga di ruang digital yang memerlukan pengawasan lebih ketat.
Jasra menyampaikan paparan tersebut dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
Berdasarkan pengawasan dan pengaduan masyarakat untuk periode 2023-2025, KPAI menerima sekitar 6.900 pengaduan dugaan pelanggaran hak anak.
Rinciannya adalah 3.883 pengaduan pada 2023, 2.057 pada 2024, dan 2.031 pada 2025.
Jasra menekankan bahwa penurunan jumlah pengaduan tidak otomatis berarti berkurangnya pelanggaran di lapangan.
Pada 2025 tercatat 2.063 anak menjadi korban, terdiri dari 51,5 persen perempuan dan 47,6 persen laki-laki.
Klaster keluarga dan pengasuhan alternatif tercatat sebagai penyumbang pengaduan tertinggi selama tiga tahun terakhir.
Pada 2025, klaster tersebut menyumbang 1.037 pengaduan atau sekitar 51,06 persen dari total pengaduan.
Jenis persoalan yang sering muncul meliputi pengasuhan bermasalah, konflik orang tua, sengketa akses pertemuan, nafkah, serta perebutan hak kuasa asuh.
Di samping itu, klaster perlindungan khusus anak mencatat 743 kasus pada 2025 atau sekitar 36,6 persen dari seluruh pengaduan.
Kasus pada klaster perlindungan khusus didominasi 306 anak korban kekerasan fisik dan psikis serta 234 anak korban kejahatan seksual.
KPAI juga menyoroti isu kesehatan anak, termasuk kesehatan jiwa, konsumsi rokok, obesitas, serta aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk memperkuat perlindungan anak, KPAI menyerukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dunia usaha, serta keterlibatan media dan anak itu sendiri.
Pengawasan yang lebih kuat terhadap ruang digital dan penguatan mekanisme pengasuhan menjadi langkah prioritas menurut KPAI.







