Jenggala.id – Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengungkapkan kepada para buruh agar mengambil jalur hukum, menyikapi UU 6/2023 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), alih-alih menggelar demonstrasi hingga larut malam.
Pendapat ini diutarakan oleh Karyoto setelah memantau aksi demonstrasi yang diadakan oleh kelompok buruh di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi tersebut berlangsung dari pagi hingga tengah malam.
“Jika Anda merasa belum puas dengan isi perundang-undangan, masih terbuka kemungkinan untuk melakukan peninjauan secara hukum. Saya mengundang Anda untuk menggunakan opsi ini,” ujar Karyoto di Jakarta Pusat pada dini hari Jumat (11/8).
Baca juga : Mahasiswa dan Buruh Kembali Demo
Karyoto mengemukakan bahwa para buruh yang tergabung dalam serikat pekerja bisa menunjuk pengacara untuk mengajukan gugatan terhadap substansi UU tersebut.
Karyoto yakin bahwa para hakim konstitusi mampu membuat keputusan dengan bijak mengenai gugatan tersebut.
“Lebih baik daripada menggelar demonstrasi sepanjang hari, dari pagi hingga larut malam, di mana saya hanya bisa mendapatkan informasi dari berita. Jika teman-teman sejawat memberi tahu saya, maka saya akan mengetahuinya. Itu pun jika ada,” tandasnya.
Baca juga : Hari Buruh Tetap Kerja dan Dampaknya
Secara keseluruhan, Karyoto mendorong pendekatan yang lebih santun dan efektif dalam menghadapi perubahan undang-undang, dengan menyerukan para buruh untuk memanfaatkan proses peninjauan hukum yang ada sebagai alternatif dari demonstrasi.
Lebih jauh lagi, Karyoto juga mengungkapkan bahwa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi merupakan pendekatan yang paling tepat, jauh lebih baik daripada harus mengadakan aksi demonstrasi.
“Kami juga ingin mengingatkan tentang manfaat dari langkah ini. Apakah besok masih ada hari untuk ini? Apakah Mahkamah Konstitusi akan berhenti beroperasi besok? Mahkamah Konstitusi masih berdiri tegak, hakim-hakimnya masih tersedia, dan saya yakin bahwa beberapa serikat sedang berproses mengajukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya.
Baca juga : Ingin Masa Jabatan Ditambah, Kepala Desa Gelar Aksi Demo
Kelompok massa dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang telah menggelar demonstrasi hingga larut malam di dekat Patung Kuda, Jakarta Pusat, membawa serangkaian tuntutan.
Salah satu tuntutan utama yang mereka ajukan adalah mendesak pemerintah untuk mencabut Undang-Undang No. 23/2023 tentang Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.
Mereka memulai aksi protes di depan Gedung Organisasi Buruh Internasional (ILO), di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dengan berkumpul sejak pukul 11.40 WIB.







