Peluncuran Pemutakhiran Data Keluarga pada Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Tahun 2026 digelar di Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun pada Kamis (20/8).
Dr. Mahyuzar, M.Si selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara menekankan perlunya data keluarga yang akurat dan terkini untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program yang tepat sasaran.
Acara turut dihadiri Asisten I Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kapolsek Tanah Jawa, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun, serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS).
Hadir pula perwakilan Dinas Kesehatan, Camat, Kepala Desa, Puskesmas Tanah Jawa, Koordinator Wilayah (Korwil), dan para kader pendata dalam kegiatan tersebut.
Mahyuzar menuturkan bahwa setiap entri data mencerminkan kondisi nyata keluarga sehingga ketepatan informasi sangat menentukan arah intervensi program.
Menurutnya, kualitas data akan mempengaruhi akurasi perencanaan dan pelaksanaan program terkait pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
Ia mengingatkan agar proses pemutakhiran dilaksanakan dengan cermat, objektif, dan lengkap sehingga mencerminkan kondisi riil keluarga di lapangan.
Pelaksanaan pemutakhiran juga dinilai memerlukan sinergi lintas sektor termasuk pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, serta kader pendata.
Usai peluncuran, rombongan melakukan kunjungan lapangan ke rumah-rumah keluarga sasaran, salah satunya keluarga Bapak Deni, untuk melihat langsung proses pendataan.
Dalam kunjungan tersebut, kader melakukan wawancara menggunakan metode Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) melalui aplikasi Data Keluarga.
Observasi lapangan dianggap penting agar informasi yang dikumpulkan benar-benar faktual dan mencerminkan kebutuhan keluarga secara nyata.
Mahyuzar memberikan apresiasi kepada para kader yang menjadi garda terdepan dalam pendataan dan berharap mereka bekerja teliti serta bertanggung jawab.
Data keluarga yang diperbarui diharapkan menjadi fondasi bagi pembangunan berbasis bukti sehingga program pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran.







