Pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.
Langkah perbaikan itu muncul setelah Luhut memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk melakukan evaluasi atas pengelolaan gizi nasional.
Menurut Luhut, setiap kebijakan strategis harus didasarkan pada data yang akurat serta disertai pengawasan yang ketat.
Ia menambahkan perlunya keberanian untuk melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan dalam pengambilan keputusan; pernyataan itu disampaikan pada Kamis, 20 Agustus 2026.
DEN juga menekankan refocusing lokasi Sekolah Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) agar prioritas diberikan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Saat ini sebanyak 1.700 SPPG difokuskan pembangunannya di wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi.
Luhut mengingatkan pembangunan SPPG tidak boleh sekadar memilih lokasi yang mudah dari sisi bisnis, melainkan harus mendahulukan daerah yang paling membutuhkan.
Penentuan lokasi diwajibkan berbasis indikator seperti angka stunting, kerentanan pangan, serta kendala geografis setempat.
Selain lokasi, standar kualitas dan higienitas makanan menjadi syarat mutlak yang tidak dapat ditawar dalam operasional SPPG.
Atas dasar itu, Luhut memberikan apresiasi kepada Kepala BGN yang menutup sekitar 1.300 SPPG karena terbukti belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Dewan Ekonomi Nasional menyatakan komitmennya untuk membantu perbaikan tata kelola melalui rekomendasi strategis dan penguatan sistem digital BGN.
Digitalisasi dijadikan alat untuk memantau rantai pasok, memastikan kontrol kualitas makanan, serta mengevaluasi kinerja setiap SPPG secara aktual dan transparan.
Luhut menegaskan bahwa demi kualitas gizi anak-anak Indonesia di masa depan, setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa.







