Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pembentukan Undang-Undang Profesi Kurator dan Pengurus untuk mempertegas standar kompetensi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi pelaku profesi dalam proses kepailitan dan PKPU.
Pernyataan itu disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja Komisi XIII bersama Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, serta pemangku kepentingan profesi kurator dan pengurus di Surabaya pada Kamis (20/8).
Rieke menegaskan RUU tersebut harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak sekadar mengulang ketentuan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Menurutnya, yang masih kurang adalah pembentukan rezim hukum profesi yang komprehensif meliputi standar kompetensi, pendidikan dan sertifikasi, registrasi, organisasi, hingga mekanisme etik dan disiplin.
Ia juga menyinggung kebutuhan akan perlindungan hukum bagi praktisi serta batas pengawasan administratif, profesional, dan yudisial yang tegas.
Rieke mengingatkan bahwa proses kepailitan menyentuh banyak kepentingan, termasuk aset perusahaan, hak pekerja, penerimaan negara, lembaga keuangan, investor, dan keberlangsungan usaha.
Peran kurator dinilai krusial karena memegang kewenangan besar dalam pengamanan, pengurusan, dan pemberesan aset, sehingga kualitas dan integritas profesinya menentukan kepastian hukum dan kepercayaan ekonomi.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) per 17 Agustus 2026, tercatat 2.861 kurator dan pengurus aktif yang tergabung dalam lima organisasi profesi: AKPI, HKPI, IKAPI, PKPI, dan PERKAPI.
Distribusi tenaga kurator dan pengurus tersebut belum merata; Jawa Timur memiliki 326 orang terdiri atas 284 aktif dan 42 nonaktif.
Sementara itu Sulawesi Selatan hanya tercatat memiliki 26 kurator dan pengurus aktif.
Masukan dari PKPI, PERKAPI, dan HKPI menyimpulkan perlunya satu standar nasional tanpa monopoli organisasi profesi, peningkatan kompetensi dan akuntabilitas, perlindungan dari kriminalisasi, serta kepastian imbalan jasa.
Rieke mengusulkan prinsip Strong Accountability–Strong Protection menjadi fondasi utama dalam penyusunan RUU Profesi Kurator dan Pengurus.
Aturan itu harus mampu memisahkan secara jelas professional judgment, kelalaian profesional, pelanggaran etik, pertanggungjawaban perdata, dan tindak pidana.
Ia menegaskan kurator atau pengurus yang bertindak dalam kewenangan, independen, terdokumentasi, dan beritikad baik wajib mendapat perlindungan hukum.
Namun perlindungan tersebut tidak boleh berubah menjadi imunitas bagi tindakan korupsi, fraud, penggelapan, persekongkolan, penyalahgunaan kewenangan, atau konflik kepentingan tersembunyi.
Selain itu, Rieke mendorong pembangunan sistem data kepailitan nasional yang terintegrasi.
Ia mendukung pengembangan National Insolvency Case Database menjadi Satu Data Kepailitan dalam Sistem Informasi Nasional Kepailitan dan PKPU yang berpedoman pada Satu Data Indonesia.
Sistem itu sebaiknya memuat informasi perkara, kurator dan pengurus yang menangani perkara, aset dan kewajiban, kreditor, durasi proses, biaya, nilai pemberesan, hingga recovery rate.
Data Kementerian Hukum, Mahkamah Agung atau Pengadilan Niaga, serta organisasi profesi harus dapat saling terinteroperasi dengan standar data, metadata, kode referensi, sistem keamanan, dan audit trail yang jelas.
Rieke memperingatkan agar tidak dibuat silo data baru yang memecah konsistensi informasi kepailitan.
RUU Profesi juga mesti menetapkan pembagian kewenangan yang jelas antara Kementerian Hukum, organisasi profesi, Pengadilan Niaga, dan Hakim Pengawas.
Dia memperingatkan agar RUU tersebut tidak berubah menjadi Undang-Undang Kepailitan kedua atau menimbulkan konflik norma dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang ada.
Tujuan akhir regulasi, menurut Rieke, adalah menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap profesi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
“RUU Profesi Kurator dan Pengurus bukan hanya tentang nasib profesi kurator. Ini menyangkut perlindungan aset, hak pekerja dan kreditor, keberlangsungan usaha, serta kepastian hukum ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa kurator yang bekerja benar harus dilindungi, sementara yang menyalahgunakan kewenangan harus ditindak, dan seluruh proses kepailitan harus dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan berdasarkan data.







