• Index Berita
  • Privacy Policy
Kamis, November 19, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » Rieke Diah Pitaloka Suarakan RUU Profesi Kurator

Rieke Diah Pitaloka Suarakan RUU Profesi Kurator

Jenggala 005 by Jenggala 005
Agustus 21, 2026 19:46
in News, Pemerintah, Politik
0
Rieke Diah Pitaloka Suarakan RUU Profesi Kurator

Rieke Diah Pitaloka Suarakan RUU Profesi Kurator

0
SHARES
4
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pembentukan Undang-Undang Profesi Kurator dan Pengurus untuk mempertegas standar kompetensi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi pelaku profesi dalam proses kepailitan dan PKPU.

Pernyataan itu disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja Komisi XIII bersama Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, serta pemangku kepentingan profesi kurator dan pengurus di Surabaya pada Kamis (20/8).

Berita Terkait

Lanud Rsn Ditanami Ribuan Pohon, Dipuji Pangkodau I

HUT 12 Lanal Nias: Pistol Eksekutif dengan Forkada&Mitra

Rieke menegaskan RUU tersebut harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak sekadar mengulang ketentuan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Menurutnya, yang masih kurang adalah pembentukan rezim hukum profesi yang komprehensif meliputi standar kompetensi, pendidikan dan sertifikasi, registrasi, organisasi, hingga mekanisme etik dan disiplin.

Ia juga menyinggung kebutuhan akan perlindungan hukum bagi praktisi serta batas pengawasan administratif, profesional, dan yudisial yang tegas.

Rieke mengingatkan bahwa proses kepailitan menyentuh banyak kepentingan, termasuk aset perusahaan, hak pekerja, penerimaan negara, lembaga keuangan, investor, dan keberlangsungan usaha.

Peran kurator dinilai krusial karena memegang kewenangan besar dalam pengamanan, pengurusan, dan pemberesan aset, sehingga kualitas dan integritas profesinya menentukan kepastian hukum dan kepercayaan ekonomi.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) per 17 Agustus 2026, tercatat 2.861 kurator dan pengurus aktif yang tergabung dalam lima organisasi profesi: AKPI, HKPI, IKAPI, PKPI, dan PERKAPI.

Distribusi tenaga kurator dan pengurus tersebut belum merata; Jawa Timur memiliki 326 orang terdiri atas 284 aktif dan 42 nonaktif.

Sementara itu Sulawesi Selatan hanya tercatat memiliki 26 kurator dan pengurus aktif.

Masukan dari PKPI, PERKAPI, dan HKPI menyimpulkan perlunya satu standar nasional tanpa monopoli organisasi profesi, peningkatan kompetensi dan akuntabilitas, perlindungan dari kriminalisasi, serta kepastian imbalan jasa.

Rieke mengusulkan prinsip Strong Accountability–Strong Protection menjadi fondasi utama dalam penyusunan RUU Profesi Kurator dan Pengurus.

Aturan itu harus mampu memisahkan secara jelas professional judgment, kelalaian profesional, pelanggaran etik, pertanggungjawaban perdata, dan tindak pidana.

Ia menegaskan kurator atau pengurus yang bertindak dalam kewenangan, independen, terdokumentasi, dan beritikad baik wajib mendapat perlindungan hukum.

Namun perlindungan tersebut tidak boleh berubah menjadi imunitas bagi tindakan korupsi, fraud, penggelapan, persekongkolan, penyalahgunaan kewenangan, atau konflik kepentingan tersembunyi.

Selain itu, Rieke mendorong pembangunan sistem data kepailitan nasional yang terintegrasi.

Ia mendukung pengembangan National Insolvency Case Database menjadi Satu Data Kepailitan dalam Sistem Informasi Nasional Kepailitan dan PKPU yang berpedoman pada Satu Data Indonesia.

Sistem itu sebaiknya memuat informasi perkara, kurator dan pengurus yang menangani perkara, aset dan kewajiban, kreditor, durasi proses, biaya, nilai pemberesan, hingga recovery rate.

Data Kementerian Hukum, Mahkamah Agung atau Pengadilan Niaga, serta organisasi profesi harus dapat saling terinteroperasi dengan standar data, metadata, kode referensi, sistem keamanan, dan audit trail yang jelas.

Rieke memperingatkan agar tidak dibuat silo data baru yang memecah konsistensi informasi kepailitan.

RUU Profesi juga mesti menetapkan pembagian kewenangan yang jelas antara Kementerian Hukum, organisasi profesi, Pengadilan Niaga, dan Hakim Pengawas.

Dia memperingatkan agar RUU tersebut tidak berubah menjadi Undang-Undang Kepailitan kedua atau menimbulkan konflik norma dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang ada.

Tujuan akhir regulasi, menurut Rieke, adalah menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap profesi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

“RUU Profesi Kurator dan Pengurus bukan hanya tentang nasib profesi kurator. Ini menyangkut perlindungan aset, hak pekerja dan kreditor, keberlangsungan usaha, serta kepastian hukum ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Ia menutup dengan penegasan bahwa kurator yang bekerja benar harus dilindungi, sementara yang menyalahgunakan kewenangan harus ditindak, dan seluruh proses kepailitan harus dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan berdasarkan data.

Tags: DPRkader partaiPDI PerjuanganPDIPPitaloka SuarakanProfesi KuratorRiekeRieke Diahrieke diah pitaloka
SummarizeShare

Berita Terkait

Lanud Rsn Ditanami Ribuan Pohon, Dipuji Pangkodau I

Lanud Rsn Ditanami Ribuan Pohon, Dipuji Pangkodau I

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Aksi penghijauan dengan penanaman 1.700 pohon dilaksanakan di Kawasan Arming Dearming Taxiway Paralel Lanud Roesmin Nurjadin pada Kamis (19/11/26). Panglima Kodau I Marsdya TNI Erwin Sugiandi, M.Han., memberi...

HUT 12 Lanal Nias: Pistol Eksekutif dengan Forkada&Mitra

HUT 12 Lanal Nias: Pistol Eksekutif dengan Forkada&Mitra

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Selasa (17/11/2026), Lapangan Tembak Rhee Dharma Shanty Lanal Nias di Jalan Baloho Indah, Telukdalam, Nias Selatan dipenuhi peserta dan tamu undangan. Acara utama adalah Menembak Pistol Eksekutif yang...

HUT Marinir 81: Korps Marinir Gelar Lomba Pistol Eksekutif

HUT Marinir 81: Korps Marinir Gelar Lomba Pistol Eksekutif

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Korps Marinir menggelar Lomba Menembak Pistol Eksekutif Internal dalam rangka HUT Korps Marinir ke-81 tahun 2026. Kompetisi berlangsung di lapangan tembak Jusman Puger, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak. Ajang...

Kasau: Samkaryanugraha, Pengakuan dan Kepercayaan Negara

Kasau: Samkaryanugraha, Pengakuan dan Kepercayaan Negara

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Kebanggaan institusi semakin bertambah setelah penganugerahan tanda kehormatan Samkaryanugraha pada penghujung bulan Oktober lalu. Penghargaan itu dinilai sebagai pengakuan negara atas dedikasi serta pengabdian satuan TNI Angkatan Udara....

Next Post
LRT Jabodebek Capai 3 Juta Pengguna pada Juli 2026

LRT Jabodebek Capai 3 Juta Pengguna pada Juli 2026

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.