MEDAN, Jenggala – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Tebingtinggi, Idam Khalid, didakwa masus dugaan korupsi pengadaan Smart Board atau Papan Tulis Interaktif (PTI).
Dalam perkara ini, Idam tidak sendiri. Ia didakwa bersama dua pihak rekanan, yakni Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto, serta Dirut PT Gunung Emas Eka Putra, Bambang Ghiri Arianto, yang berkasnya disidangkan secara terpisah.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Edwin Tobing menyebutkan kasus ini bermula dari proyek pengadaan 93 unit Smart Board untuk SMP negeri di lingkungan Pemko Tebingtinggi, bersumber dari P-APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 dengan nilai pagu mencapai Rp14,4 miliar.
“Idam Khalid bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proses pengadaan semula dilakukan melalui metode mini kompetisi, namun dibatalkan karena muncul dugaan adanya akun lelang tidak resmi yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan,” kata jaksa di PN Medan, Rabu (22/4).
Setelah itu, kata jaksa, pengadaan dialihkan melalui mekanisme e-purchasing dengan menunjuk PT Gunung Emas Eka Putra sebagai penyedia, dengan harga Rp153,5 juta per unit. Sementara PT Bismacindo Perkasa berperan sebagai distributor melalui skema purchase order (PO).
“Kedua perusahaan tersebut memiliki keterkaitan, di mana Budi Pranoto disebut sebagai pihak yang mengendalikan, termasuk penempatan Bambang Ghiri Arianto sebagai direktur di perusahaan penyedia,” jelas jaksa.
Jaksa melanjutkan setelah pembayaran proyek dilakukan, disebutkan ada aliran dana sebesar Rp3,2 miliar yang diserahkan secara bertahap kepada Idam Khalid melalui pihak terkait.
Jaksa juga menilai terdakwa tidak melakukan survei harga dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), melainkan hanya merujuk pada e-katalog LKPP.
“Hal itu diduga menyebabkan terjadinya mark-up yang merugikan keuangan negara hingga Rp8,21 miliar,” tegas jaksa.
Atas perbuatan tersebut, Idam Khalid dijerat dengan dakwaan primair, Pasal 603 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 20 KUHP, Subsidair, Pasal 604 KUHP Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 20 KUHP. (wol/ryp/d1)
Jenggala







