Jenggala.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso membeberkan, lima poin krusial dalam Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban (UU PSDK). Politikus Gerindra ini mengungkapkan, pengesahan UU PSDK menjadi bentuk komitmen negara memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.
Ia mengatakan, UU PSDK terdiri atas 12 BAB dan 78 pasal. UU PSDK ini memuat penguatan terhadap pelindungan saksi dan korban, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Berikut lima poin krusial dalam UU PSDK yang baru disahkan oleh DPR RI, pada Selasa, 21 April 2026:
1. Perluasan Perlindungan Bagi Subjek
Poin pertama, Sugiat mengatakan, adanya perluasan pelindungan bagi subjek dalam proses peradilan pidana. Pelindungan tak hanya diberi ke sanksi dan korban, melainkan saksi pelaku, pelapor hingga informan dalam suatu kasus.
“Pertama, perluasan pelindungan bagi subjek dalam proses peradilan pidana, yakni tidak hanya bagi saksi dan atau korban. Tetapi juga untuk saksi pelaku, pelapor, informan dan/atau ahli yang selama ini juga mendapat ancaman,” ujar Sugiat dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu, 22 April 2026.
2. Posisi LPSK Diperkuat
Poin kedua, ia menegaskan, LPSK ditetapkan sebagai lembaga negara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. “Selain itu, LPSK diperkuat dengan pembentukan perwakilan di daerah yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan,” ucap Sugiat.
3. Kompensasi Terhadap Korban
Poin ketiga, ia menuturkan, kompensasi terhadap korban juga diberikan oleh negara. UU PSDK ini mengatur soal dana abadi yang peruntukannya sebagai kompensasi dan pemulihan korban.
“Ketiga, UU PSDK mengatur bahwa kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara. Karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawab kepada korban atau keluarganya,” ujar Sugiat.
4. Atur Dana Abadi Korban
Poin keempat, ia menjelaskan, UU PDSK ini juga mengatur dana abadi korban. Yakni, dana yang disediakan untuk membiayai kompensasi dan pemulihan korban,” tambahnya.
5. LPSK Bisa Bentuk Satuan Khusus
Sugiat menjelaskan, jika ada satuan tugas khusus yang dibentuk oleh LPSK dalam menjalankan kewenangan. “Kelima, satuan tugas khusus dapat dibentuk oleh LPSK untuk menjalankan kewenangan pelindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan dan/atau ahli,” ujar Sugiat.
Ia mengatakan yang terpenting adalah realisasi atau pelaksanaan UU PSDK. Ia mendorong supaya UU PSDK bisa disosialisasikan secara masif ke masyarakat.
“Paling penting dari pengesahan ini adalah realisasi pelaksanaan dari setiap poin-poin yang ada di UU PSDK tersebut. Kami khususnya di Komisi XIII DPR mendorong agar sosialisasi dari UU PSDK bisa lebih digalakkan,” katanya.
Diketahui, DPR RI telah mengesahkan, revisi PSdK dalam rapat paripurna di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Selasa kemarin. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan, pengesahan UU ini melengkapi hukum acara pidana.
Yakni, dengan menempatkan saksi dan korban sebagai subjek yang setara dengan pelaku. Keputusan ini diambil rapat paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026.
Dalam proses pengesahan, Ketua DPR RI, Puan Maharani menanyakan, kepada anggota dewan yang hadir untuk keputusan tingkat kedua. Yakni, terkait revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban.
Seluruh fraksi menyetujui revisi UU PSDK menjadi undang-undang. “Setuju,” jawab para anggota dewan di Parlemen.







