Jenggala.id – Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa kegiatan investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, masih tetap berjalan.
Keputusan ini diambil meskipun sempat diwarnai peristiwa keributan terkait rencana pemerintah untuk membangun kawasan Rempang Eco City di pulau tersebut.
Menurutnya, kegiatan investasi tersebut memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, rencana investasi di Rempang harus tetap dilaksanakan untuk meyakinkan para investor.
Baca juga : Dugaan Terbaru Kasus Pulau Rempang
Bahlil menyatakan bahwa pemerintah akan menyediakan tempat tinggal baru bagi sekitar 700 kepala keluarga yang terdampak oleh pengembangan investasi pada tahap awal.
Pembangunan rumah-rumah ini dijadwalkan akan selesai dalam waktu 6 hingga 7 bulan. Selama masa konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara.
“Kami telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per kepala keluarga. Kami juga akan membangun rumah dengan tipe 45 senilai sekitar Rp120 juta. Selain itu, setiap individu akan menerima uang tunggu sebesar Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah sebesar Rp1,2 juta,” ujarnya.
Baca juga : Investor Eropa Mulai Pertanyakan Pengganti Jokowi
Pulau Rempang dengan luas mencapai 17.000 hektare akan mengalami revitalisasi menjadi kawasan terintegrasi yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata.
Untuk tahap awal, kawasan ini telah menarik minat dari Xinyi Group, perusahaan kaca terbesar di dunia yang berasal dari Tiongkok. Mereka berencana untuk berinvestasi sebesar USD11,5 miliar atau sekitar Rp174 triliun hingga tahun 2080.
Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya memenuhi hak-hak masyarakat Rempang yang direlokasi ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Dia juga menegaskan perlunya penanganan relokasi dilakukan secara damai dan tanpa kekerasan.
Baca juga : Transaksi Janggal, Menkeu Koordinasi dengan Menko Polhukam dan PPATK
“Proses penanganan di Rempang harus dilakukan dengan pendekatan yang lembut dan penuh kebaikan. Kami harus berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat yang telah lama berada di sana. Kita semua adalah orang kampung,” katanya.
Sebelumnya, aparat gabungan TNI, Polri, dan BP Batam telah memaksa masuk ke kampung adat masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Kamis (7/9/2023). Hal ini memicu bentrokan antara aparat dan warga yang menentang penggusuran. Aparat mulai masuk ke pulau tersebut pada pukul 10.00 WIB, dan ribuan warga menunggu di Jembatan 4, Pulau Rempang, Kota Batam.







