Jenggala.id – Menko Polhukam Mahfud MD menduga bahwa di balik kerusuhan yang terjadi antara masyarakat dan aparat penegak hukum di Pulau Rempang, Kepulauan Riau pada Kamis (7/9) kemarin, terdapat provokator. Hal ini didukung oleh penangkapan delapan orang oleh aparat.
“Ada juga provokatornya, seperti yang terbukti dengan penangkapan delapan orang,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (11/9).
Mahfud menjelaskan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan bahwa pada tanggal 6 September 2023, relokasi akan dilakukan di Pulau Rempang.
Baca juga : Guru SD Neglasari Kecamatan Conggeang Khawatirkan Kondisi
Dalam kesepakatan tersebut, warga yang terdampak relokasi akan diberikan tanah seluas 500 meter persegi per keluarga. Selain itu, perjanjian juga mencantumkan bahwa warga yang terkena relokasi akan mendapatkan rumah dengan tipe 45 dan santunan sebesar Rp 120 juta untuk setiap kepala keluarga.
“Selain itu, mereka juga akan menerima uang tunggu sebelum relokasi sebesar Rp 1.034.000 per kepala keluarga. Semua ini sudah disepakati, dan masyarakat telah menyetujui dalam pertemuan tanggal 6,” ungkap Mahfud.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meminta kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah di Pulau Rempang, Batam, untuk bersikap penuh kasih sayang terhadap masyarakat yang terdampak oleh proyek strategis nasional Rempang Eco City.
“Kita harus saling mengingatkan kepada semua aparat pemerintah agar berlaku dengan penuh kasih sayang terhadap warga kita sendiri,” kata Sandiaga saat diwawancarai di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin.
Baca juga : Kembali Muncul Penjualan Pulau di Indonesia, Kepulauan Mentawai
Sandi menyatakan bahwa pengembangan kawasan ekonomi kreatif di Pulau Rempang bertujuan untuk kebaikan warga sekitar. Pulau Rempang akan menjadi pusat ekonomi industri hijau dan menciptakan lapangan kerja. Namun, hak-hak masyarakat terkait kepemilikan lahan harus dihormati sesuai hukum.
Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, mengemukakan tiga solusi untuk mengatasi kerusuhan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Dasar dari solusi-solusi ini adalah konstitusi, yang mengamanatkan perlindungan bagi seluruh warga Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Saya berharap dan mengusulkan agar pemerintah mematuhi amanat konstitusi tersebut dan memberikan tiga hal kepada masyarakat Pulau Rempang,” kata Anwar pada Senin (11/9).
Baca juga : Terjerat OTT, KPK Boyong Bupati Kepulauan Meranti Bersama 25 Orang
Pertama, masyarakat harus diberikan ganti rugi yang adil dan sesuai dengan keadilan. Kedua, mereka harus diberi saham dalam perusahaan yang akan berinvestasi di daerah tersebut.
Ketiga, warga yang tanahnya terdampak pembangunan Rempang Eco City harus diberikan tempat tinggal di pulau yang sama dalam bentuk rumah susun.
“Dengan cara ini, mereka tetap bisa tinggal di daerah yang sudah lama mereka tempati, cintai, dan kenali,” kata Anwar Abbas.







