Harapan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Jenggala.id - Ahli Hukum Tata Negara, Denny Indrayana meminta Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak hanya memberikan sanksi etika kepada para hakim konstitusi yang terbukti melanggar etika. Sebagai pelapor dugaan pelanggaran etika oleh hakim konstitusi, Denny meminta MKMK untuk membatalkan keputusan terkait syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden. "Saya berharap MKMK tidak hanya memberikan sanksi etika, tetapi juga menyatakan bahwa keputusannya tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam Pemilihan Presiden 2024," ujarnya. Baca juga : Jadi Babak Baru, Sembilan Hakim Konstitusi Digiring Ke Polisi Denny berharap agar hukum di Indonesia tidak disalahgunakan demi kepentingan kekuasaan keluarga karena politik dinasti telah mengganggu moral konstitusional. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan bahwa MKMK tidak mungkin membatalkan keputusan MK mengenai syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden. "MKMK kita tahu tidak mungkin ada lembaga etika yang membatalkan keputusan pengadilan, terlebih lagi MKMK, hal ini tidak masuk akal, tidak sesuai dengan konstitusi, dan bertentangan dengan prinsip hukum," katanya di Jakarta Pusat, Minggu (5/11). Baca juga : Mahkamah Konstitusi Didorong Segera Putuskan Usia Capres Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga berpendapat bahwa MKMK tidak akan menyatakan bahwa Ketua MK, Anwar Usman, melanggar kode etik dalam konteks konflik kepentingan. Menurutnya, penilaian ini didasarkan pada praktik-praktik sebelumnya di mana hakim MK menguji materi hukum yang menguntungkan mereka secara pribadi. "Sebagai contoh, Hakim Saldi Isra menguji pasal uji materi yang pada akhirnya menguntungkan dirinya sendiri. Pasal 80 dalam UU Nomor 7 tahun 2020, memungkinkan hakim konstitusi yang saat itu dianggap memenuhi syarat hingga pensiun pada usia 70 tahun. Saat itu, usianya belum mencapai 55 tahun, dan berkat pasal ini, masa jabatan hakim bisa diperpanjang dari 10 tahun menjadi 15 tahun," ungkapnya. Mantan Wakil Presiden, Muhammad Jusuf Kalla, mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga terakhir konstitusi seharusnya mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Ia menilai saat ini, reputasi MK sedang tercoreng. Baca juga : PDIP Sebut Gibran Bagaikan Seperti Gula yang Dikerumuni Semut Kalla menyoroti berbagai permasalahan yang sedang menghampiri MK, terutama setelah hakim konstitusi memutuskan mengenai syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden. "MK dibentuk dengan niat luar biasa untuk menjaga konstitusi dan mencegah penyelewengan atau korupsi. Namun saat ini, reputasinya tercemar," ujar Jusuf Kalla di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Sabtu (4/11). JK berpendapat bahwa untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan konstitusi sesuai ketentuan, perlu diberlakukan sanksi yang tegas dan jelas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini.

Harapan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Siagakan Personel yang Ditingkatkan, Antisipasi Gangguan Malam Minggu

Bupati Andi Rahim, Audience Dengan Kepala Balai Besar Pompengan

BeritaLainnya

Siagakan Personel yang Ditingkatkan, Antisipasi Gangguan Malam Minggu

Bupati Andi Rahim, Audience Dengan Kepala Balai Besar Pompengan

Pengurus MKKS SMPN Luwu Utara Terbentuk

Menkeu Purbaya Bocorkan Gaji ASN Naik

Jalan Masuk TPI Wotu Segera Diperlebar untuk Antisipasi Kecelakaan

Bupati Luwu Utara Ganti Foto elektronik KTP

Posbankum Telah Terbentuk di Semua Desa, Bupati Lutra Terima Penghargaan dari Kemenkum

Kedatuan Luwu Anugerahi Adat ke Menteri Agama

Eksepsi: Dadan Tri Yudianto Bukan ASN atau Penyelenggara Negara

Berita Terkini

Recommended

Ajakan Dialog Dengan Pemerintah Bukan Makar, Ahli UGM Bilang Ini

KPU Perbolehkan Kampanye di Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan

Polri Diingatkan Selidiki Terkait Senjata Api Milik SYL

Apa yang Menanti Ethereum di November 2024? Inilah Prediksi Terbaru!

Harapan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended