Jenggala.id – Ahli Hukum Tata Negara, Denny Indrayana meminta Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak hanya memberikan sanksi etika kepada para hakim konstitusi yang terbukti melanggar etika.
Sebagai pelapor dugaan pelanggaran etika oleh hakim konstitusi, Denny meminta MKMK untuk membatalkan keputusan terkait syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden.
“Saya berharap MKMK tidak hanya memberikan sanksi etika, tetapi juga menyatakan bahwa keputusannya tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam Pemilihan Presiden 2024,” ujarnya.
Baca juga : Jadi Babak Baru, Sembilan Hakim Konstitusi Digiring Ke Polisi
Denny berharap agar hukum di Indonesia tidak disalahgunakan demi kepentingan kekuasaan keluarga karena politik dinasti telah mengganggu moral konstitusional.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan bahwa MKMK tidak mungkin membatalkan keputusan MK mengenai syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden.
“MKMK kita tahu tidak mungkin ada lembaga etika yang membatalkan keputusan pengadilan, terlebih lagi MKMK, hal ini tidak masuk akal, tidak sesuai dengan konstitusi, dan bertentangan dengan prinsip hukum,” katanya di Jakarta Pusat, Minggu (5/11).
Baca juga : Mahkamah Konstitusi Didorong Segera Putuskan Usia Capres
Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga berpendapat bahwa MKMK tidak akan menyatakan bahwa Ketua MK, Anwar Usman, melanggar kode etik dalam konteks konflik kepentingan. Menurutnya, penilaian ini didasarkan pada praktik-praktik sebelumnya di mana hakim MK menguji materi hukum yang menguntungkan mereka secara pribadi.
“Sebagai contoh, Hakim Saldi Isra menguji pasal uji materi yang pada akhirnya menguntungkan dirinya sendiri. Pasal 80 dalam UU Nomor 7 tahun 2020, memungkinkan hakim konstitusi yang saat itu dianggap memenuhi syarat hingga pensiun pada usia 70 tahun. Saat itu, usianya belum mencapai 55 tahun, dan berkat pasal ini, masa jabatan hakim bisa diperpanjang dari 10 tahun menjadi 15 tahun,” ungkapnya.
Mantan Wakil Presiden, Muhammad Jusuf Kalla, mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga terakhir konstitusi seharusnya mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Ia menilai saat ini, reputasi MK sedang tercoreng.
Baca juga : PDIP Sebut Gibran Bagaikan Seperti Gula yang Dikerumuni Semut
Kalla menyoroti berbagai permasalahan yang sedang menghampiri MK, terutama setelah hakim konstitusi memutuskan mengenai syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden.
“MK dibentuk dengan niat luar biasa untuk menjaga konstitusi dan mencegah penyelewengan atau korupsi. Namun saat ini, reputasinya tercemar,” ujar Jusuf Kalla di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Sabtu (4/11).
JK berpendapat bahwa untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan konstitusi sesuai ketentuan, perlu diberlakukan sanksi yang tegas dan jelas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini.







