Kehadiran Direktur RSUD Amri Tambunan, dr. Erlinda Yani, dalam rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deliserdang Tahun 2025 memicu sorotan anggota DPRD karena penggunaan kendaraan dinas baru.
Kendaraan yang dimaksud adalah Mitsubishi Destinator Ultimate dengan harga diperkirakan antara Rp487 juta hingga Rp517 juta.
Mobil tersebut terparkir di tempat yang biasanya diperuntukkan bagi Ketua DPRD, sehingga menimbulkan pertanyaan dalam RDP pada Senin (10/8).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD sekaligus Koordinator Banggar H. Hamdani Syahputra, S.Sos MH bersama Wakil Ketua Kuzu Serasi Tarigan, SE.
Hadir pula anggota Banggar: Dr. Misnan Aljawi SH MH, Dr. H. Nusantara Tarigan Silangit, SE SH MM MH, Zul Amri ST, Ikhwanul Ismar S.Pd, Herti Sastra Br. Munthe SP, Wahyu Danin SE dan Marim Sitepu.
Anggota Banggar Dr. Misnan Aljawi menyoroti sumber dana pembelian kendaraan dan meminta klarifikasi apakah pembelian berasal dari BLUD, APBD, atau sumber lain.
dr. Erlinda menyatakan bahwa kendaraan diperoleh melalui CSR.
Misnan mendesak penjelasan lebih lanjut terkait asal CSR tersebut, mempertanyakan apakah dana berasal dari Bank Sumut atau perusahaan lain, serta menilai aneh jika kendaraan dinas direktur berasal dari mekanisme CSR.
Selanjutnya Misnan meminta data rinci penggunaan dana APBD tahun 2025 sebesar Rp120 miliar yang diterima RSUD Amri Tambunan, termasuk rincian alokasi dan bukti pengeluaran.
Ia menegaskan kebutuhan untuk mencetak dan menyerahkan data tersebut karena pimpinan DPRD berencana melakukan uji petik ke lapangan.
Dalam pembahasan, Misnan juga menyampaikan kritik terhadap penurunan kualitas layanan dan komunikasi sejak kepemimpinan dr. Erlinda, yang menurutnya berdampak pada preferensi konstituen untuk berobat ke rumah sakit swasta.
Isu aturan kunjungan pasien turut diangkat, di mana penerapan pembatasan kunjungan seperti masa pandemi—yang hanya memperbolehkan satu pengunjung—dinilai tidak sesuai dengan budaya setempat dan telah menimbulkan keluhan, termasuk pengalaman Misnan yang mengaku pernah diusir oleh petugas saat menjenguk pasien.
Ketika ditanya lagi soal donor CSR, dr. Erlinda menyebut Bank Mega Syariah sebagai sumber CSR.
Anggota Banggar Zul Amri menyinggung pengajuan anggaran perubahan (P-APBD) 2025, menanyakan apakah RSUD mengajukan tambahan anggaran.
dr. Erlinda menyatakan pihak rumah sakit mengajukan penambahan sekitar Rp1,5 miliar untuk pengadaan mobil donor darah.
H. Hamdani menilai sebaiknya prioritas penggunaan CSR diarahkan untuk kendaraan layanan publik seperti mobil donor darah, bukan mobil dinas untuk direktur.
Banggar juga mencatat tidak ada penanda atau logo pada mobil yang menunjukkan kendaraan tersebut merupakan hasil CSR, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi.
Karena dokumen yang diserahkan pihak RSUD dinilai belum lengkap, Banggar DPRD Deliserdang memutuskan men-skors rapat dan menunda kelanjutan pembahasan sampai RSUD menyerahkan rincian penggunaan anggaran 2025 secara lengkap.







