Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan perlunya pengakuan kebudayaan sebagai tujuan mandiri dalam kerangka pembangunan global pasca-2030.
Pernyataan itu disampaikan pada XI BRICS Culture Ministers’ Meeting yang berlangsung di Bhopal, India, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Pertemuan antarmenteri kebudayaan BRICS tersebut digelar di bawah keketuaan India dengan tema ‘Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability’.
Fadli Zon menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan India selama BRICS 2026 dan menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan Declaration of the XI BRICS Culture Ministers’ Meeting.
Menurutnya, kerja sama kebudayaan antarnegara harus menempatkan masyarakat sebagai fokus utama serta berlandaskan kesetaraan kedaulatan, konsensus, dan saling menghormati.
Ia juga menyoroti berbagai tantangan global saat ini, seperti disrupsi teknologi, ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan fragmentasi sosial.
Dalam pandangannya, kebudayaan berperan sebagai fondasi yang memperkuat ketangguhan sosial, merangsang inovasi, mempererat kohesi sosial, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.
Demi memperkuat posisi kebudayaan dalam kerja sama BRICS, Indonesia mengajukan empat agenda utama yang konkret.
Pertama, penguatan perlindungan warisan budaya serta peningkatan kerja sama dalam pengembalian dan restitusi benda budaya.
Kedua, pengembangan industri budaya dan kreatif dengan menempatkan seniman dan kreator sebagai pusat ekosistem, disertai perlindungan hak kekayaan intelektual dan mekanisme remunerasi yang adil.
Ketiga, perlindungan sistem pengetahuan tradisional yang menjamin keterlibatan aktif masyarakat dan para pemegang pengetahuan.
Keempat, usulan agar kebudayaan diakui sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan internasional pasca-2030 agar kontribusinya terlihat lebih jelas dan berkelanjutan.
Fadli Zon menekankan bahwa komitmen yang disepakati harus diterjemahkan menjadi langkah nyata, berkelanjutan, dan saling menguntungkan bagi seluruh pihak terkait.
Pada pertemuan itu, negara-negara BRICS sepakat memperkuat industri budaya dan kreatif termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual serta remunerasi adil bagi para kreator.
Mereka juga menegaskan pentingnya pemanfaatan kecerdasan artifisial secara etis dan transparan, sambil tetap menghormati keberagaman budaya, serta memperkuat dokumentasi dan penelitian provenans, kerja sama pengembalian benda budaya, dan perlindungan pengetahuan tradisional melalui partisipasi masyarakat.
Dalam deklarasi yang disepakati, para menteri menyatakan bahwa kebudayaan perlu dipertimbangkan sebagai tujuan tersendiri dalam agenda pembangunan internasional masa depan.
Langkah ini dimaksudkan untuk menempatkan kebudayaan sebagai bagian strategis dari agenda pembangunan global, bukan sekadar sektor pendukung saja.







