Proses seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara kembali mengalami penundaan.
Sebelumnya tahapan fit and proper test dijadwalkan rampung akhir Agustus 2026, namun kini digeser ke pertengahan September 2026.
Penundaan kedua ini memicu tanda tanya terkait prioritas penyelesaian seleksi oleh DPRD Sumut.
Anggota Komisi A DPRD Sumut, Berkat Kurniawan Laoli, mengonfirmasi penggeseran jadwal dalam pernyataannya pada Rabu (19/8).
Berkat mengatakan keputusan itu diambil lewat rapat internal Komisi A yang menyepakati pemindahan pelaksanaan ke bulan berikutnya.
Alasan yang dikemukakan adalah padatnya agenda DPRD Sumut, khususnya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (KUAPPAS P-APBD) Sumut Tahun Anggaran 2026.
Alasan serupa juga dipakai saat jadwal sebelumnya diundur ke akhir Agustus, sehingga pola penundaan menjadi berulang.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, menyatakan tanggal baru pelaksanaan fit and proper test adalah 15 dan 16 September 2026.
Pada dua hari itu Komisi A akan menilai kapasitas, kompetensi, integritas, dan pemahaman calon komisioner terhadap tugas lembaga yang akan mereka jalankan.
Perpanjangan waktu ini berarti peserta seleksi yang sudah lolos tahap awal harus kembali menunggu tanpa kepastian jadwal akhir.
Peran KI sangat penting dalam memastikan keterbukaan informasi publik berjalan sesuai aturan.
Sementara KPID bertugas mengawasi penyelenggaraan penyiaran di tingkat daerah.
Idealnya proses seleksi komisioner kedua lembaga strategis tersebut berlangsung cepat dan transparan agar tidak menimbulkan kekosongan fungsi pengawasan.
Komisi A menegaskan seleksi tetap dilanjutkan dan tidak dihentikan, tetapi publik berhak mempertanyakan mengapa tahapan akhir yang bersifat administratif harus tertunda dua kali dalam waktu berdekatan.







