PBB menyerukan perlindungan penuh bagi warga sipil di wilayah Palestina seiring berlanjutnya pembatasan dan aksi kekerasan.
Organisasi internasional itu menekankan bahwa rumah dan aset milik warga harus dilindungi, serta akses ke layanan dasar harus dijamin.
Seruan ini muncul di tengah kekhawatiran global mengenai situasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang masih diliputi ketegangan dan serangan.
Juru bicara PBB Stéphane Dujarric menyatakan bahwa tim PBB berhasil mencapai keluarga-keluarga di desa Qusra, bagian utara Tepi Barat.
Pencapaian akses ke Qusra terjadi setelah adanya pelonggaran atas pembatasan pergerakan yang sebelumnya sangat ketat.
Melansir kantor berita WAFA pada Rabu, 19 Agustus 2026, PBB menilai bahwa pembatasan tersebut memperparah kondisi kehidupan warga Palestina.
Kondisi itu juga menghambat upaya pemberian bantuan kepada penduduk yang terdampak di wilayah tersebut.
Mitra-mitra PBB menyuarakan keprihatinan atas serangan yang terus berlangsung di Jalur Gaza dan dampaknya terhadap kesiapan menghadapi musim dingin.
Kurangnya dana untuk bantuan kemanusiaan turut menghambat persiapan musim dingin bagi masyarakat di Gaza.
Selain itu, pembatasan terhadap masuknya pasokan kebutuhan tempat tinggal memperburuk kemampuan untuk menolong mereka yang membutuhkan.
PBB menyatakan bahwa kebutuhan kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat masih sangat besar, sementara pendanaan belum mencukupi.
Hingga kini kurang dari 40 persen dana yang diperlukan untuk respons kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat telah berhasil dihimpun.
Ramses Alakbarov, Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, menyoroti bahwa perkembangan terkini menuntut langkah segera untuk melindungi warga sipil.
Alakbarov juga menegaskan pentingnya menjaga rumah serta properti warga Palestina dan memastikan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat.
PBB menegaskan bahwa perlindungan warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan harus menjadi prioritas seiring memburuknya situasi di Gaza dan Tepi Barat.







