Rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 di Banggar DPRD Deliserdang berakhir dengan teguran keras karena ketidakhadiran sejumlah pejabat dan ketidaklengkapan dokumen dari pihak BUMD.
Dua kepala dinas tidak hadir yaitu Rachmadsyah, ST selaku Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru) serta Drs. Syahdin Setia Budi Pane selaku Kadis Ketenagakerjaan.
Dua direktur utama BUMD hadir yakni Deny Reza, S.T (Dirut PT Bhineka Perkasa Jaya) dan M. Topan Sahroni SE MM (Dirut Perumda Air Minum Tirta Deli).
Kedua dirut tersebut dilaporkan hanya membawa laporan neraca laba rugi tanpa kelengkapan bahan pertanggungjawaban yang diminta Banggar.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Deliserdang H. Hamdani Syahputra S.Sos, MH saat dikonfirmasi pada Selasa (4/8).
Rapat berlangsung Sabtu (1/8) di Wings Hotel dan dipimpin oleh Hamdani yang juga menjabat Koordinator Banggar.
Anggota Banggar yang hadir antara lain Dr. Misnan Aljawi SH MH, Dr. H. Nusantara Tarigan Silangit SE, SH, MM, MH, Zul Amri ST, Tengku Sofyan Abdulillah SE, Herti Sastra Br. Munthe SP, Wahyu Danin SE, dan Marim Sitepu.
Hamdani mengecam absennya pejabat terkait dan menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap fungsi pengawasan DPRD atas uang rakyat.
Ia menduga adanya upaya sengaja dari Pemkab untuk memperlambat proses pembahasan dengan cara benturan jadwal, seperti penyelenggaraan rakor di Kantor Bupati.
Hamdani menunjuk kejadian serupa pada Jumat (24/7) ketika rapat dengan camat batal terlaksana karena hanya 5 camat hadir sementara 17 camat tidak datang akibat mengikuti rakor.
Ia juga mengingatkan insiden pada Kamis (30/7) di ruang Komisi I DPRD dimana empat kepala dinas kompak absen, termasuk Hesron T. Girsang AP., M.Si (Kadis Perindustrian dan Perdagangan), PLT Kepala Bappedalitbang, Yudy Hilmawan SE M.M (Kadis Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata), dan Suparno, S.Sos M.SP (Kadis Pendidikan).
Hamdani menyatakan kekhawatiran bahwa keterlambatan pembahasan akan memperbesar SiLPA dan merugikan publik.
Ia bahkan menegaskan bahwa jika tidak mampu mempertanggungjawabkan anggaran, pejabat terkait sebaiknya mundur.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Sandra Dewi Situmorang S.STP M.Si membantah adanya instruksi dari Bupati terkait ketidakhadiran.
Sandra menyatakan Bupati Asri Ludin Tambunan mendukung penuh pelaksanaan rapat Banggar DPRD Deliserdang.
Menurut Sandra, ketidakhadiran camat sebagian telah dikoordinasikan untuk dijadwalkan ulang karena bersamaan dengan rakor Pemkab; ada pula camat yang sakit atau berhalangan sehingga perwakilan tidak diperkenankan hadir.
Dia menambahkan bahwa Kadis Perindag sedang berada di Jakarta mengikuti IFW dan bahwa Cipta Karya diperkirakan hadir pada pertemuan terkait.
Saat wartawan menghubungi Deny Reza dan M. Topan Sahroni via pesan WhatsApp mengenai keterbawaan dokumen yang terbatas, hingga berita ini disusun kedua dirut tersebut belum memberikan respons.







